Koma.id, Surabaya – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengajak seluruh elemen masyarakat menahan diri untuk tidak menggelar aksi demonstrasi sepanjang Agustus 2026. Ajakan tersebut disampaikan di tengah kabar mengenai rencana demonstrasi besar-besaran pada bulan kemerdekaan.
Hasto berharap momentum Agustus dapat diisi dengan berbagai kegiatan positif untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus menjaga kesakralan bulan kemerdekaan.
Haris Moti: Tuntutan Aksi 27 Agustus Sejalan dengan Kebijakan Prabowo, Waspadai Provokasi
“Kami mengajak seluruh komponen bangsa agar mari kita jaga kesakralan pada bulan Agustus. Maka bulan Agustus kalau kemarin ada isu-isu demo ya sebaiknya janganlah di situ,” kata Hasto saat berada di Museum HOS Tjokroaminoto, Surabaya, Senin (10/8).
Meski mengajak masyarakat menahan diri, Hasto menegaskan PDIP tetap menghormati hak konstitusional warga negara untuk menyampaikan pendapat, termasuk melalui aksi demonstrasi.
Menurutnya, kebebasan berserikat dan menyampaikan pendapat merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi. Karena itu, ia menilai kritik masyarakat tetap harus mendapatkan ruang.
“Memang demonstrasi itu kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat itu kan dijamin dalam konstitusi. Nah, PDI Perjuangan respect dan kami berjuang bagi amanat konstitusi itu,” ujarnya.
Namun, Hasto kembali mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan bulan Agustus dengan kegiatan yang membangun, terutama di tengah berbagai persoalan bangsa yang membutuhkan perhatian bersama.
“Mari pada bulan Agustus ini dengan melihat berbagai problematika bangsa yang tidak mudah itu baiknya kita isi dengan hal-hal yang positif,” katanya.
Hasto menyadari pemerintah maupun partai politik tidak memiliki kewenangan untuk melarang masyarakat menyampaikan kritik melalui demonstrasi. Menurutnya, ekspresi dan kritik publik tetap menjadi bagian dari kehidupan demokrasi.
“Meskipun kita enggak bisa melarang berbagai bentuk ekspresi melalui demonstrasi karena itu hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusinya,” lanjut Hasto.
Dia berharap momentum bulan kemerdekaan dapat dimanfaatkan untuk menggali kembali nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa. Nilai tersebut, kata Hasto, kemudian dapat dikaitkan dengan persoalan bangsa saat ini dan dirumuskan menjadi agenda ke depan oleh pemerintah, DPR, maupun partai politik.
“Skala prioritas kita saat ini pada bulan Agustus ini lebih baik kita menggali dan kemudian melihat relevansi dan kemudian merumuskan agenda apa yang harus kita lakukan. Tanpa menghilangkan berbagai suara-suara kritis untuk terus dapat disuarakan,” ucapnya.
Hasto juga menjelaskan alasan historis di balik ajakannya menjaga suasana selama bulan Agustus. Dia menyebut Agustus memiliki sejumlah momentum penting dalam sejarah perjuangan bangsa, termasuk wafatnya pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, Wage Rudolf Soepratman, serta penetapan 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan Indonesia.
Selain itu, Hasto menyinggung semangat pembebasan Bung Karno terhadap rakyat Marhaen yang menurutnya perlu kembali digelorakan dalam momentum peringatan kemerdekaan.
Semangat tersebut salah satunya diwujudkan melalui peluncuran buku Marhaenisme untuk Generasi Z. Hasto juga mengutip pandangan pemikir kebinekaan lulusan Harvard, Sukidi, mengenai potensi bahaya otoritarianisme yang dapat muncul di balik watak populis.
Hasto menegaskan momentum kemerdekaan sebaiknya menjadi ruang untuk memperkuat semangat kebangsaan, menggali nilai perjuangan para pendiri bangsa, sekaligus tetap memberikan ruang bagi suara kritis masyarakat.
