Koma.id, Jakarta – Isu mengenai rencana demonstrasi besar-besaran pada Agustus 2026 ramai diperbincangkan di media sosial sejak akhir Juli hingga awal Agustus. Ribuan unggahan dengan narasi yang dinilai seragam bermunculan di sejumlah platform, mulai dari X, Instagram, TikTok, YouTube, hingga Facebook.
Ramainya percakapan digital tersebut kemudian memunculkan pertanyaan mengenai apakah gelombang percakapan terkait demonstrasi berkembang secara organik dari keresahan masyarakat atau terdapat pola penyebaran yang sengaja diperkuat oleh pihak tertentu.
Aksi AMPB Berakhir! Surat Komitmen DPR soal RUU Perampasan Aset Dibacakan, Massa Pilih Pulang
Salah satu temuan yang menjadi sorotan berasal dari penelitian Monash University Indonesia. Berdasarkan pemantauan percakapan di lima platform media sosial pada 26 Juli hingga 1 Agustus 2026, tercatat sekitar 197.000 unggahan yang berkaitan dengan isu demonstrasi dari sekitar 63.000 pengguna unik.
Volume percakapan mencapai titik tertinggi pada 27 Juli dengan sekitar 50.000 unggahan dalam satu hari.
Peneliti Monash University Indonesia, Ika Idris, menemukan sejumlah pola yang dinilai mengindikasikan adanya amplifikasi narasi secara terkoordinasi. Di antaranya penggunaan retweet otomatis, pengulangan struktur pesan yang seragam, serta dominasi sejumlah akun dalam memperluas percakapan.
Geger! Pimpinan DPR Teken Surat Komitmen RUU Perampasan Aset, Siap Mundur Jika Gagal Disahkan
Meski demikian, pola tersebut tidak serta-merta membuktikan siapa pihak yang mengoordinasikan penyebaran maupun motif di balik aktivitas tersebut.
Dari sisi sentimen, percakapan yang dianalisis didominasi sentimen netral sebesar 57 persen. Sementara itu, sentimen negatif mencapai sekitar 42 persen dan sentimen positif hanya sekitar 0,9 persen.
Dalam analisis tersebut, terdapat sejumlah tema utama yang mendominasi percakapan bernada negatif terkait isu demonstrasi.
Salah satunya adalah narasi mengenai minimnya pemberitaan media terhadap aksi demonstrasi atau yang disebut sebagai “media blackout”. Narasi tersebut kemudian berkembang menjadi seruan kepada pengguna media sosial untuk ikut menyebarkan informasi mengenai demonstrasi.
Tema lainnya adalah spekulasi mengenai rencana demonstrasi besar pada Agustus yang dikaitkan dengan pemasangan pagar di sejumlah pusat perbelanjaan maupun gedung tertentu.
Peneliti juga menyoroti beredarnya kembali video demonstrasi lama yang diklaim sebagai peristiwa terbaru. Penggunaan kembali materi lama tanpa konteks waktu dan lokasi dinilai berpotensi membuat masyarakat memperoleh gambaran yang keliru mengenai situasi terkini.
Selain itu, percakapan digital juga diwarnai beragam tuntutan yang dikaitkan dengan rencana demonstrasi, mulai dari isu korupsi, pemadaman listrik hingga solidaritas terhadap korban kekerasan.
Temuan mengenai pola penyebaran tersebut menunjukkan bahwa besarnya percakapan di media sosial perlu dilihat secara lebih kritis. Tingginya jumlah unggahan atau viralnya sebuah narasi tidak secara otomatis menunjukkan bahwa seluruh percakapan tersebut muncul secara spontan atau mewakili kondisi masyarakat secara keseluruhan.
Karena itu, masyarakat diimbau tidak hanya melihat jumlah unggahan, retweet, atau tayangan ketika menilai sebuah informasi. Verifikasi terhadap sumber, waktu kejadian, lokasi, serta konteks informasi menjadi penting, terutama ketika isu yang beredar berkaitan dengan demonstrasi dan situasi keamanan.
Di tengah derasnya arus informasi mengenai rencana demonstrasi Agustus 2026, ruang digital menjadi salah satu arena utama pembentukan persepsi publik. Perbedaan antara keresahan yang berkembang secara organik dan narasi yang diperkuat secara terkoordinasi pun menjadi perhatian dalam melihat dinamika demonstrasi di era media sosial.
