Koma.id | Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M. Sarmuji membenarkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid telah mengundurkan diri dari kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sejak lebih dari enam bulan lalu.
Menurut Sarmuji, pengunduran diri tersebut dilakukan jauh sebelum mencuatnya kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang saat ini tengah ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sinergi TNI-Polri: Bersama Panglima TNI, Kapolri Terima Kehormatan sebagai Warga Korpasgat TNI AU
“Pak Nusron mundur dari pengurus lebih dari enam bulan lalu. Mungkin mau fokus untuk hal lain,” kata Sarmuji kepada wartawan, Senin (21/09).
KAMAKSI Dukung Aset Pejabat Tak Dilaporkan di LHKPN Dirampas, Minta Pejabat Tak Jujur Dicopot
Sarmuji menjelaskan, Nusron menyampaikan langsung pengunduran dirinya kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti alasan mantan Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar itu memilih meninggalkan posisi struktural di partai.
“Saya tidak tahu persis alasannya. Mungkin ingin fokus ke hal lain,” ujarnya.
DPR Kebut Pembahasan RUU Perampasan Aset
Meski telah mundur dari kepengurusan, Sarmuji menegaskan Nusron Wahid tetap berstatus sebagai kader dan anggota Partai Golkar.
Dalam struktur DPP Partai Golkar periode 2024-2029 yang dipimpin Bahlil Lahadalia, Nusron sebelumnya menjabat sebagai Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian yang berada di bawah Fungsi Elektoral I.
“Dengan pengunduran diri itu, beliau tetap menjadi anggota Golkar,” kata Sarmuji.
Pernyataan serupa sebelumnya juga disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang menyebut Nusron telah mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan partai beberapa bulan lalu.
Nama Nusron Wahid kembali menjadi sorotan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan suap pengurusan HGB di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan delapan tersangka dan menyebut empat di antaranya diduga merupakan orang kepercayaan Nusron Wahid.
Meski demikian, Nusron menegaskan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyatakan tidak mengetahui detail perkara yang tengah diusut KPK.
“Kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada,” ujar Nusron.
Ia juga membantah berbagai spekulasi yang menyebut dirinya mengundurkan diri dari jabatan Menteri ATR/BPN.
Di tengah proses hukum yang berlangsung, Nusron memastikan pelayanan pertanahan tetap berjalan normal. Ia meminta seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN tetap fokus memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Insya Allah tidak terganggu. Kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan,” katanya.
Nusron juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap kinerja internal kementeriannya guna memastikan pelayanan publik tidak terdampak oleh proses hukum yang sedang berjalan.
