Koma.id, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy mengatakan, angka buruh yang terkena PHK di Jawa Barat saat ini sudah hampir 500 ribu. Berdasarkan fakta ini maka menurutnya, PHK menjadi permasalahan yang harus segera diatasi.
“PHK sudah mendekati 500 ribu dan jika tidak segera ada pengendalian, PHK bisa mencapai 1,5 juta. Ini harus ada antisipasi dan penanganan,” kata Muhadjir dalam siaran pers, Sabtu (19/11/2022).
Muhadjir menilai, penanganan PHK di tengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global harus dilakukan oleh semua pihak secara terkoneksi. Ia juga menghimbau perusahaan dapat menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depan.
PBNU Masa Khidmah 2021–2026 Resmi Demisioner
“Keputusan PHK kepada pekerja harus merupakan jalan terakhir yang digunakan oleh para pengusaha.” tegas dia.
Hal tersebut ia sampaikan melihat kondisi riil di lapangan. Dimana sektor ekspor mulai menurun tajam dan pasar domestik masih dikuasai oleh barang impor.
“Sebisa mungkin ditahan dulu, jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya,” kata Menko PMK.
Menko PMK meminta para pekerja yang di-PHK dapat ditangani dengan baik melalui Jamsostek, jika memang kondisi PHK benar-benar tidak dapat dihindari.
Perlu diingat, saat ini Jamsostek memiliki Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Ini harus betul dilaksanakan secara cepat dan tepat. Jangan sampai yg di-PHK terpuruk dan ikut menambah jumlah kemiskinan di daerah,” jelas dia.
Adapun saat ini angka kemiskinan di Jawa Barat masih cukup tinggi, yakni 9,4 persen. Sebagai kementerian yang membawahi BPJS Jamsostek, Kemenko PMK akan terus memastikan bahwa jaminan ini akan berjalan dengan baik.
Muhadjir berharap, semua pihak dapat memiliki komitmen seperti yang diarahkan presiden agar waspada menyikapi ekonomi tahun 2023.
“Saya mohon kerja sama semua perusahaan untuk mengantisipasi kondisi 2023. Kalau nanti harus ada PHK, jangan sampai nanti tidak terhubung dengan JKP,” tandasnya.
Sebagai informasi, menurut laporan dari sejumlah asosiasi, beberapa perusahaan yang bergerak di industri padat karya seperti tekstil mengalami kinerja yang melambat. Bahkan sudah ada yang memangkas jam kerjanya menjadi tiga hingga empat hari, yang biasanya tujuh hari kerja. Atas kondisi tersebut, banyak tenaga kerja yang juga terdampak PHK.
