Koma.id, Jakarta – Pengungkapan dugaan sindikat buzzer penyebar hoaks oleh Polda Metro Jaya mendapat apresiasi dari Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas. Namun, ia menegaskan proses penegakan hukum tidak boleh berhenti pada para pelaksana di lapangan. Menurutnya, penyidik perlu mengusut secara tuntas apabila terdapat pihak lain yang diduga menjadi aktor intelektual, pemberi perintah, maupun pihak yang mendanai operasi penyebaran hoaks tersebut.
Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Emas, memberikan apresiasi tinggi kepada Polda Metro Jaya atas langkah tegas dalam mengungkap dugaan sindikat buzzer penyebar hoaks yang selama ini dinilai meresahkan masyarakat. Penetapan delapan orang sebagai tersangka disebut sebagai bukti keseriusan kepolisian dalam menjaga ruang digital dari penyebaran informasi palsu yang terorganisir.
Meski demikian, Fernando menilai pengungkapan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan yang lebih luas. Ia berharap penyidik tidak hanya berhenti pada pihak-pihak yang diduga menjalankan operasi di lapangan, tetapi juga menelusuri apabila terdapat aktor intelektual, pemberi perintah, koordinator, maupun pihak yang mendanai aktivitas tersebut.
“Apabila memang ada pihak yang memerintahkan, mengendalikan, atau membiayai penyebaran hoaks secara terorganisir, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab perlu diproses sesuai hukum. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh rantai perbuatan, bukan hanya pelaksana,” ujar Fernando.
Ia menilai, dalam berbagai kasus kejahatan siber yang terorganisir, sering kali terdapat pembagian peran, mulai dari penyusun narasi, pengelola akun, editor konten, hingga pihak yang mengoordinasikan penyebaran informasi. Karena itu, penyelidikan yang komprehensif dinilai penting untuk mengungkap keseluruhan jaringan apabila didukung alat bukti yang cukup.
Fernando juga mengapresiasi kerja cepat Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang terus melakukan patroli siber dan penyelidikan mendalam hingga berhasil mengungkap kasus tersebut. Menurutnya, keberhasilan ini menunjukkan komitmen aparat dalam menghadapi kejahatan digital yang semakin kompleks.
Dalam perkara ini, delapan tersangka diduga memiliki peran yang berbeda-beda, mulai dari pengelola akun media sosial, penyusun narasi, editor konten, hingga penyebar informasi palsu secara masif. Fernando berharap pengembangan perkara dapat dilakukan secara profesional, transparan, dan berbasis alat bukti untuk mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat.
“Publik tentu berharap pengungkapan ini benar-benar tuntas. Jika penyidikan menemukan adanya pihak yang diduga berada di balik layar, maka proses hukum perlu berjalan tanpa pandang bulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya.
Fernando mengajak masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan hoaks dengan tidak mudah mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Menurutnya, kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga ruang digital Indonesia tetap sehat, aman, dan bertanggung jawab.
