Koma.id | Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, mengusulkan agar pemerintah Indonesia tidak lagi membuka klinik sendiri di Arab Saudi saat musim haji mendatang. Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Kesehatan dan Panitia Kerja (Panja) Haji di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurut Wachid, kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi mewajibkan jemaah haji yang sakit untuk langsung dirujuk ke rumah sakit resmi, bukan dirawat di hotel atau klinik milik negara pengirim. Karena itu, DPR meminta pemerintah menyesuaikan sistem layanan kesehatan jemaah dengan aturan tersebut.
“Catatan untuk tahun ini adalah kita tidak boleh membuka klinik di sana. Semua jemaah yang sakit harus dibawa ke rumah sakit,” ujar Wachid.
BACA JUGA : Antara Mandiri dan Travel: Mana yang Lebih Nyaman untuk Umroh? Itu Pilihan
Sebagai bentuk antisipasi, DPR juga mengusulkan agar pemerintah menyiapkan tenaga kesehatan Indonesia yang dapat ditugaskan di rumah sakit Arab Saudi. Tujuannya agar jemaah tetap mendapatkan pendampingan medis yang memadai, terutama dalam hal komunikasi dan pelayanan.
“Kalau tidak kita siapkan SDM, nanti bahasanya Tarzan, Pak. Kasihan jemaah kita,” kata Wachid, menyoroti potensi kendala bahasa yang bisa menghambat penanganan medis.
DPR menekankan bahwa penyediaan tenaga medis pendamping harus menjadi bagian dari kerja sama antara Kementerian Kesehatan Indonesia dan otoritas kesehatan Arab Saudi.
Langkah ini dinilai penting untuk memastikan jemaah haji Indonesia mendapatkan layanan kesehatan yang optimal sesuai standar internasional.
