Koma.id | Jakarta – Pemerintah resmi memulai persiapan penyelenggaraan ibadah haji 1448 Hijriah (2027) setelah operasional Haji 2026 ditutup pada 1 Juli 2026. Evaluasi penyelenggaraan tahun ini dijadikan dasar untuk penyempurnaan kebijakan, penguatan tata kelola, serta peningkatan kualitas layanan bagi jemaah pada musim haji berikutnya.
Pelaksana Tugas Deputi III Bidang Kemitraan dan Hubungan Media Bakom RI, Kurnia Ramadhana, menyebut Indonesia memperoleh kuota 221.000 jemaah pada Haji 2026. Jumlah tersebut terdiri atas 203.320 jemaah reguler (92%) dan 17.680 jemaah haji khusus (8%).
“Seluruh jemaah diberangkatkan melalui 527 kloter,” ujar Kurnia, Rabu (15/7/2026). Dari total itu, 267 kloter gelombang pertama memberangkatkan 103.732 jemaah, sementara 260 kloter gelombang kedua mengangkut 98.904 jemaah.
Profil jemaah menunjukkan tingginya kebutuhan layanan kesehatan dan aksesibilitas: 44.247 jemaah berusia di atas 65 tahun, 170.700 masuk kategori risiko tinggi, 370 berkebutuhan khusus, serta 275 pengguna kursi roda.
Pemerintah menyediakan 303 hotel (121 di Madinah dan 182 di Makkah), mendistribusikan 24,1 juta boks konsumsi, serta mengoperasikan 15.212 perjalanan bus antarkota dan 11.990 perjalanan bus shalawat di Makkah. Sistem taraddudi juga diterapkan untuk layanan antar-jemput jemaah selama puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Operasional Haji 2026 ditutup dengan kepulangan kloter UPG-43 Embarkasi Makassar pada 1 Juli 2026. Sebagai tindak lanjut, pemerintah menggelar Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Haji 1447 H pada 4–6 Juli 2026.
“Persiapan penyelenggaraan haji 1448 Hijriah juga telah dimulai, termasuk penyusunan tahapan sesuai jadwal Pemerintah Arab Saudi serta penyampaian usulan biaya haji kepada DPR RI,” kata Kurnia.
Sekjen Kementerian Haji dan Umrah RI, Teguh Dwi Nugroho, menekankan pentingnya kesiapan dini dan konsistensi. Ia mengapresiasi capaian Indeks Kepuasan Jemaah Haji (IKJH) 2026, namun mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri.
“Meraih hasil yang baik itu mudah, tetapi yang jauh lebih sulit adalah mempertahankannya. Langkah strategi persiapan Haji 2027 harus segera kita tancapkan dari sekarang,” tegas Teguh, Sabtu (08/08).
Langkah prioritas meliputi verifikasi data jemaah, persiapan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) lebih awal, serta memastikan istitha’ah kesehatan. Selain itu, bimbingan manasik akan dilakukan berkelanjutan, termasuk bagi calon jemaah yang baru berangkat pada tahun-tahun berikutnya.
Kemenhaj menekankan peningkatan kualitas layanan Armuzna, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP secara konsisten, serta persiapan rekrutmen petugas haji 2027. Penyelenggaraan haji diharapkan tidak hanya memberikan pelayanan optimal, tetapi juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
Teguh menutup arahannya dengan pesan agar jajaran Kemenhaj meninggalkan pola birokrasi lama. “Buang jauh-jauh sifat birokrat kolot. Bangun budaya kerja yang saling menghormati pimpinan dan menyayangi bawahan. Semua jajaran harus bersinergi demi pelayanan terbaik bagi jemaah,” ujarnya.
