Koma.id, JAKARTA — Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut sejumlah pakar dengan istilah “saking pintarnya jadi goblok” menuai sorotan. Seorang dosen Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Ahmad Junaidi, menilai pernyataan tersebut dapat menjadi contoh komunikasi yang kurang baik bagi generasi muda.
Junaidi mengatakan, dunia pendidikan selama ini berupaya mengajarkan komunikasi yang santun dan menghargai perbedaan pendapat. Karena itu, ia menilai pemimpin negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan teladan dalam berkomunikasi di ruang publik.
ESDM Bantah Kabar Pertalite Naik Jadi Rp13.500 per Liter, Tegaskan Informasi di Medsos Hoaks
“Kami di sekolah berusaha mengajarkan komunikasi yang baik. Sayangnya bapak jadi contoh yang kurang baik bagi jutaan siswa Indonesia,” kata Junaidi melalui unggahannya di Instagram, Sabtu (19/9/2026).
Menurut Junaidi, Presiden dan para pemimpin lainnya perlu berhati-hati ketika menyampaikan pandangan di hadapan publik. Ia mengaku memahami adanya kritik dari Presiden terhadap sejumlah pendapat pakar, tetapi menilai penggunaan istilah tersebut tetap perlu dipertimbangkan dari sisi etika komunikasi.
“Akan tetapi, isi dan etika penyampaian Bapak merespons pendapat pakar yang sebenarnya mengambil risiko ketika mengkritik Bapak sangat tidak etis. Jutaan siswa melihat apa yang Bapak lakukan dan katakan,” ujarnya.
Junaidi menilai pernyataan tersebut juga berkaitan dengan posisi Presiden sebagai figur publik yang menjadi perhatian masyarakat luas, termasuk pelajar.
“Bapak gagal menjadi teladan bagaimana menghargai masyarakat yang berusaha memperbaiki negaranya. Gagal menjadi teladan komunikasi bagi jutaan siswa Indonesia,” katanya.
Ia kemudian menyoroti apa yang disebutnya sebagai sikap yang tidak konsisten terhadap kepakaran dan ilmu pengetahuan. Menurut Junaidi, Presiden sebelumnya diketahui memiliki tim ahli dan kerap menyampaikan pentingnya pengetahuan dalam menjalankan pemerintahan.
Namun, ia menilai sejumlah kritik dari pakar di bidang kesehatan, kebijakan publik, pendidikan, ekonomi, dan bidang lainnya kerap mendapatkan respons yang keras ketika tidak sejalan dengan pandangan pemerintah.
“Saya tahu Bapak pernah mengatakan bahwa Bapak punya tim ahli, tim pakar, dan gemar sekali membaca. Namun Bapak juga sering sekali menunjukkan ketidakterbukaan bahkan ketidaksukaan pada masukan dan kritik dari pakar kesehatan, kebijakan publik, pendidikan, ekonomi, dan bidang lainnya yang berseberangan dengan pendapat Bapak,” papar Junaidi.
Selain itu, Junaidi menyoroti penggunaan ungkapan keras dalam komunikasi Presiden. Ia menilai penggunaan kata-kata tersebut perlu dilihat dalam konteks posisi Prabowo sebagai kepala negara.
“Boleh menggunakan ekspresi verbal seperti ‘goblok’ dan ‘ndsmu’, dan dalam perspektif komunikasi, ini adalah pelanggaran besar mengingat Bapak adalah seorang presiden, pemimpin tertinggi republik,” ungkapnya.
Junaidi juga mengkritik proses pengambilan keputusan pemerintah yang menurutnya perlu lebih banyak bertumpu pada kajian, data, dan masukan dari berbagai disiplin ilmu.
Ia mencontohkan sejumlah pernyataan atau kebijakan yang menurutnya muncul setelah Presiden melihat persoalan tertentu secara langsung. Menurut dia, setiap kebijakan tetap perlu melalui kajian yang memadai agar tidak hanya didasarkan pada kesimpulan awal.
“Lalu Bapak memerintahkan bawahan Bapak untuk bikin program tanpa kajian yang jelas dari titah Bapak. Contohnya waktu Bapak lihat anak SD nulis kecil-kecil dan buku ajar tulisannya kecil-kecil. Saya bahas di sini, Pak. Bapak salah,” tegasnya.
Junaidi juga menyinggung pernyataan mengenai dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia meminta pemerintah tidak memperbesar klaim mengenai manfaat program apabila belum didukung kajian ilmiah yang memadai.
“Misalnya, ketika ada yang melapor bahwa MBG menaikkan IQ, Bapak tak harus amplifikasi itu secara tak proporsional. Menteri Bapak juga. Saya lampirkan sanggahan saya di sini, Pak, tentang itu,” ucapnya.
Menurut Junaidi, kalangan akademisi sebenarnya dapat menggunakan bahasa yang sama kerasnya dalam menyampaikan kritik. Namun, ia mengatakan etika komunikasi tetap perlu dijaga.
“Begitu ya, Pak. Maaf jika kurang berkenan. Kita bisa saja pakai bahasa yang sama dengan Bapak, tapi itu gak etis,” katanya.
Sebagai masukan, Junaidi menyarankan Prabowo memperhatikan gaya komunikasi Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, terutama dalam penyampaian pidato dan pengendalian emosi.
“Kalau gak mau baca script, tonton pidato Pak SBY, atau belajar mengendalikan emosi, dan berikan kami teladan nalar yang lurus,” pungkasnya.
### Pernyataan Prabowo
Sebelumnya, Prabowo menyampaikan pernyataan mengenai sejumlah pakar saat menghadiri peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (18/9/2026).
Dalam pidatonya, Prabowo menyinggung kritik yang disampaikan sejumlah pihak terhadap pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya kejujuran intelektual bagi kalangan cendekiawan.
“Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok,” kata Prabowo dalam pidatonya. Pernyataan tersebut kemudian menjadi sorotan publik.
Prabowo juga mengatakan bahwa seorang cendekiawan harus menggunakan kepakarannya secara jujur dan tidak menyampaikan fitnah. Ia menyatakan memilih memaafkan pihak yang menurutnya melakukan kesalahan apabila pihak tersebut menyadari kekeliruannya.
Perbedaan pandangan tersebut kemudian memunculkan perdebatan mengenai etika komunikasi pejabat publik, ruang kritik terhadap kebijakan pemerintah, serta pentingnya penggunaan data dan kajian dalam proses pengambilan kebijakan.
