KOMA.ID – Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya merasa kecewa berat dengan Anies Baswedan dan Partai NasDem. Dimana mereka telah menghinati kesepakatan bersama dalam kerja sama politik untuk koalisi di Pilpres 2024 mendatang.
“Peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” kata Teuku Riefky dalam keterangan tertulisnya, Kamis (31/8).
Hal ini disampaikan pasca pihaknya mendapatkan kabar bahwa Anies Baswedan menerima arahan Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh untuk berduet dengan Muhaimin Iskandar sebagai pasangan Capres-Cawapres.
“Hari ini, kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat “dipaksa” menerima keputusan itu,” ujarnya.
Mendapati kabar itu, Partai Demokrat telah melakukan rapat majelis tinggi untuk menentukan arah politik yang akan dilakukan di Pilpres 2024 mendatang.
Puan Tegaskan Siap Temui Peserta Demo di DPR
Kemudian, Teuku Riefky juga mengingatkan bahwa Partai Demokrat sudah mendapatkan janji manis dari Anies Baswedan, bahwa Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah pilihan politik yang diambil bekas Gubernur DKI Jakarta itu untuk menjadi Cawapresnya.
Hal ini tertuang di dalam statemen lisan hingga tertulis dari Anies Baswedan secara langsung kepada Partai Demokrat.
“Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh; Presiden PKS Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya,” terangnya.
Lebih lanjut, Teuku Riefky juga menyampaikan bahwa nama Ketua Umum Partai Demokrat, AHY telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai; dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
“Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan,” ucapnya.
Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY, karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.
Selain itu, Teuku juga menyebut bahwa capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya; meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung. Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik.
Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian Koalisi Perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan Cawapres; jajaran koalisi, utamanya PKS, Partai Demokrat dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan Capres dan Cawapres yang hendak diusung.
“Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi,” kisahnya.
Padahal jika diperhitungkan dalam konteks politik, Teuku Riefky menyebut jika tak ada alasan bagi Anies Baswedan untuk menyampaikan siapa Cawapres yang akan diusungnya. Dan benar saja, apa yang menjadi kekhawatirannya itu terjadi.
“Sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan,” paparnya.
Kejadian itu berlangsung pada Selasa malam, tanggal 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta Pusat. Secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu.
“Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” lanjutnya.
