Koma.id – Satuan Tugas Pemilu di Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menguji sistem elektronik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) demi mencari celah sekaligus mencegah kebocoran data Pemilu 2024.
Juru bicara BSSN, Ariandi Putra menyebut satgas ini beroperasi hingga pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Satgas ini juga berkoordinasi dengan sejumlah Aparat Penegak Hukum (APH) seperti Polri dan TNI dalam pelaksanaan tugasnya.
“Jadi kita punya Satgas Pemilu yang sudah bekerja sejak awal tahun. Jadi nanti selesai pekerjaannya setelah ada pelantikan presiden dan wakil presiden. Jadi satgasnya cara kerjanya sama seperti satgas KTT ASEAN, satgasnya G20,” ujar dia, di acara Indonesia Waspada, Kenali Ancaman Digital di Indonesia bersama AwanPintar, di Jakarta, Rabu (12/7).
PBNU Masa Khidmah 2021–2026 Resmi Demisioner
Sebagai informasi, Satgas Pemilu disebut berjumlah 171 orang yang seluruhnya terdiri dari staf internal BSSN. Institusi ini berfungsi memperkuat sistem, melakukan pencegahan dini, dan melakukan asistensi.
“Jadi kita seperti orang yang melihat secara utuh dari luar terkait sistem elektronik itu kita uji dan kita lakukan IT Security Asessment (ISA). Setelah itu laporan lengkapnya kita sampaikan ke KPU,” tuturnya.
“Setelah itu kita sampaikan ternyata ada beberapa titik kerawanan atau kerentanan. Setelah itu kita harapkan KPU memperbaiki,” sambungnya.
Satgas ini juga sudah membangun Computer Security Incident Response Team (CISRT) bersama dengan KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
“Mungkin tahun ini tim teknis kita paling sering datang ke instansi adalah ke KPU. Kita sering bolak-balik. Kita temukan kerentanan, kita perbaiki, kita temukan kerentanan, kita perbaiki. Kerentanan ini dapatnya dari National Security Operation Center (NSOC) kita di Ragunan,” tandasnya.
Selain Satgas Pemilu BSSN, Pemilu 2024 juga akan dikawal oleh Satgas Nusantara dari Polri. Dikutip dari situs Polri, satgas ini bertujuan untuk mencegah terjadinya polarisasi hingga pemberantasan hoaks pada Pemilu 2024.
Diketahui, Satgas Nusantara Polri sebelumnya sudah pernah dibentuk sebagai langkah pengamanan situasi negara saat Pilkada 2018 dan Pilpres 2019.
Pada September 2022, pembocor data Bjorka mengklaim mendapatkan dan menyebar 105 juta data kependudukan dari KPU di forum hacker. Namun, lembaga penyelenggara pemilu itu membantahnya.
