Koma.id – Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 mengalami peningkatan sekitar Rp300 triliun. Kenaikan kebutuhan anggaran tersebut dipicu penanganan bencana alam di sejumlah wilayah, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta meningkatnya subsidi dan kompensasi energi akibat kenaikan harga energi dunia.
Suahasil menjelaskan, pemerintah telah mengalokasikan tambahan anggaran sekitar Rp60 triliun untuk penanganan bencana, termasuk bencana di wilayah Sumatra bagian utara dan karhutla di sejumlah daerah.
Hal itu disampaikan Suahasil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Jumat (30/10/2026).
“Bencana alam sampai dengan saat ini dari sejak bencana alam di Sumatera bagian utara lalu ke beberapa tempat lain termasuk karhutla yang kita harus tangani saat ini, paling tidak sudah menyerap tambahan anggaran sekitar Rp60 triliun sendiri,” kata Suahasil.
Selain bencana, peningkatan belanja juga dipengaruhi kenaikan harga energi dunia yang berdampak pada kebutuhan subsidi dan kompensasi energi, terutama BBM jenis Pertalite dan Solar.
Suahasil mengatakan, pemerintah tetap menahan harga BBM untuk menjaga daya beli masyarakat dan memastikan aktivitas perekonomian tetap berjalan. Meski pemerintah menginginkan subsidi energi lebih tepat sasaran, dalam jangka pendek kebijakan tersebut dinilai masih diperlukan untuk meredam tekanan harga.
“Dalam jangka pendek, kita melihat bahwa ini diperlukan menahan harga supaya gerak ekonomi masih tetap bisa berjalan. Karena itu belanja meningkat,” ujarnya.
Menurut Suahasil, secara keseluruhan kebutuhan belanja negara meningkat sekitar Rp300 triliun. Untuk mengantisipasi tekanan terhadap APBN, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian melalui realokasi dan refocusing anggaran.
“Di dalam skala belanja Rp3.843 triliun itu mungkin sekarang sudah hampir Rp200 triliun yang kita geser-geser. Tapi kemudian keseluruhan belanjanya naik kira-kira Rp300 triliun. Ini yang harus kami setel di dalam mengelola APBN tersebut,” jelasnya.
Pergeseran anggaran tersebut dilakukan untuk mengalihkan belanja dari sejumlah pos ke kebutuhan yang dinilai lebih mendesak, termasuk penanganan bencana dan subsidi energi.
Target Penerimaan Negara Dinaikkan
Di sisi penerimaan, pemerintah juga menaikkan target pendapatan negara sekitar Rp54 triliun. Dari target awal Rp3.154 triliun, penerimaan negara dalam proyeksi terbaru ditingkatkan menjadi sekitar Rp3.208 triliun hingga akhir 2026.
Penyesuaian tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menahan pelebaran defisit APBN di tengah meningkatnya kebutuhan belanja.
Dalam APBN 2026, pemerintah semula menetapkan belanja negara sebesar Rp3.843 triliun dan pendapatan negara Rp3.154 triliun. Dengan komposisi tersebut, defisit anggaran direncanakan sebesar Rp689,1 triliun.
Namun, dalam proyeksi terbaru, belanja negara diperkirakan mencapai Rp3.942 triliun. Sementara itu, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp3.208 triliun.
Dengan perubahan tersebut, defisit APBN diproyeksikan mencapai Rp734,3 triliun atau setara 2,85 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu meningkat dibandingkan target defisit awal sebesar Rp689,1 triliun atau sekitar 2,68 persen terhadap PDB.
Meski kebutuhan belanja meningkat, pemerintah menyatakan akan menjaga defisit tetap dalam batas yang ditetapkan undang-undang, yakni maksimal 3 persen terhadap PDB.
Tambahan Belanja Energi Capai Rp132 Triliun
Dalam paparan mengenai outlook APBN 2026, pemerintah juga mencatat adanya tambahan kebutuhan belanja untuk pembayaran subsidi dan kompensasi energi. Berdasarkan paparan di DPR, tambahan belanja untuk kewajiban energi tersebut mencapai sekitar Rp132 triliun.
Secara keseluruhan, proyeksi belanja negara sebesar Rp3.942,4 triliun setara dengan 102,6 persen dari pagu APBN awal. Sementara pendapatan negara diperkirakan mencapai Rp3.208,1 triliun atau 101,7 persen dari target awal.
Pemerintah menilai APBN tetap berperan sebagai peredam tekanan ekonomi atau shock absorber, terutama dalam menghadapi gejolak geopolitik, kenaikan harga energi, dan bencana alam.
Suahasil sebelumnya juga menegaskan bahwa peningkatan penerimaan negara perlu diimbangi dengan manfaat yang dirasakan masyarakat, baik melalui penanganan bencana, perlindungan sosial, layanan publik, maupun pembangunan infrastruktur.
Dengan berbagai penyesuaian tersebut, pemerintah berupaya menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memenuhi kebutuhan belanja yang meningkat sepanjang 2026.
