Koma.id – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja menilai isu penundaan pemilu yang terus digoreng bisa berdampak pada pesimisme di masyarakat.
“Bagaimana masyarakat percaya jika kemudian isu ini selalu digoreng terus, tunda, tidak, tunda, tidak, lama-lama masyarakat ini ‘nggak jadi ini pemilu’,” kata Bagja dalam seminar Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (17/3/2023).
Bagja yakin jika Pemilu ditunda, maka tudingan pertama yang dilempar masyarakat adalah ke penyelenggara yakni KPU, Bawaslu, hingga DKPP. Oleh karena itu, Bagja menyebut para penyelenggara pemilu harus tetap mengawasi agar pemilu dapat tetap berjalan.
“Begitu tidak jadi maka tunjuk tudingan pertama adalah kepada penyelenggara Pemilu itu saya yakin. Tudingan pertama dan tidak berhasilnya pemilu adalah kepada penyelenggara Pemilu. Ini yang perlu dijaga oleh KPU dan kami di Badan Pengawasan Pemilu, karena kalau tunda-jadi ataupun Pemilu gagal yang disalahkan pasti KPU dan Bawaslu berikut DKPP,” katanya.
Bagja menegaskan Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Isu penundaan Pemilu bertentangan dengan aturan yang berlaku.
Survei Median KDM dan Anies Buntuti Prabowo
“Pemilihan umum dalam Undang-Undang Dasar dinyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan melalui proses yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, catatannya dan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Jadi isu penundaan tentu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar,” kata Bagja.
Lebih lanjut, Bagja mengatakan isu penundaan Pemilu menjadi persoalan besar. Hal itu lantaran menyangkut transparansi dan akuntabilitas penyelenggara Pemilu.
“Kalau tidak dianggap itu putusan pengadilan, tapi kalau kita melaksanakan itu juga persoalan besar, dalam sistem penegakan hukum pemilunya,” ujarnya.
