Koma.id – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PU U-XX 11/2023 tentang syarat pendaftaran capres dan cawapres di Pemilu 2024 tidak untuk diperdebatkan melainkan harus dilaksanakan.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Gelora, Fahri Hamzah sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Total Politik, Minggu (5/11/2023).
Haris Moti: Tuntutan Aksi 27 Agustus Sejalan dengan Kebijakan Prabowo, Waspadai Provokasi
“In the end, keputusan majelis itu bukan untuk dibahas dan didebatkan tetapi untuk dilaksanakan. Begitu dia putus ya sudah kerjakan aja,” katanya.
“Yang harus dibaca sekarang ini oleh generasi muda, ini luar biasa, pertama orang mempersoalkan MK menerabas kewenangan open legal policy yang biasa merupakan hak dewan dan presiden, enggak, dia enggak mau ubah angka (usia) 40,” sambungnya.
Fahry mengatakan bahwa sikap MK tersebut dinilai konsisten sebagaimana tak ingin mengubah sistem ambang batas parlemen.
“Itu konsisten waktu dia enggak mau merubah parlementary treshold kan. Meskipun ada yang unik, mereka yang menuntut perubahan parlementary treshold sebeneranya sama dengan yang menentang keputusan MK yang sekarang ini,” katanya.
Menurut Fahri, yang terpenting saat ini MK tidak mengubah open legal policy-nya juga tak mengubah angka batas minimal syarat tersebut.
“Dia enggak merubah angka 40-nya. Dia memberikan tafsir bahwa ini ada anak-anak muda yang di bawah 40 tahun sudah ikut pemilu menjadi wali kota, bupati, gubernur, DPRD, DPR, DPD dan sebagainya, yang standar umurnya lebih rendah, ya ini harus dianggap sebagai rute dalam karir politik,” ujarnya.
“Sehingga (MK) boleh tetapkan umur 40 tap jangan meng-exclude orang-orang yang bekarir politik dari bawah ini untuk kemudian punya kans menjadi calon presiden atau wakil presiden. Kan hebatnya keputusan ini di situ sehingga kita sebagai anak muda melihat luar biasa, ini jalan, ini sudah jadi norma. Ini bagusnya keputusan ini dan harus dirayakan terutama oleh kaum muda,” katanya.
Sebelumnya, menanggapi penilaian masyarakat soal dinasti politik, Presiden Jokowi, mengatakan pada dasarnya semua pemilihan umum pada pilkada, pileg hingga pilpres, dipilih oleh rakyat dan semua penentuan berada di tangan rakyat.
“Ya itukan masyarakat yang menilai. Semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu rakyat, bukan elit bukan partai. Itulah demokrasi,” kata Jokowi pada Selasa, 24 Oktober 2023.
