Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Hukum

Mahfud MD Sebut Sidang Pemilihan Wapres di MPR 9 Desember Tidak Sah

×

Mahfud MD Sebut Sidang Pemilihan Wapres di MPR 9 Desember Tidak Sah

Sebarkan artikel ini
Mahfud Md Di Podcast
Mantan Menko Polhukam, Prof Mahfud MD.

KOMA.ID, JAKARTA – Pakar hukum tata negara Mahfud MD mengingatkan Presiden Prabowo Subianto dan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) agar berhati-hati dalam menentukan jadwal sidang pemilihan Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud menilai, apabila hingga 19 November 2026 pukul 00.00 WIB Presiden belum menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR, maka rencana sidang paripurna pada 9 Desember 2026 perlu dievaluasi.

Silakan gulirkan ke bawah

Menurut Mahfud, persoalan tersebut berkaitan dengan ketentuan pengajuan dua calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang MPR. Namun, ia mengingatkan bahwa pengertian hari dalam UU MD3 dan Peraturan Tata Tertib MPR adalah hari kerja, bukan hari kalender.

Pandangan itu disampaikan Mahfud melalui catatan yang ditujukan kepada Presiden RI dan pimpinan MPR RI. Ia menilai perbedaan cara menghitung tenggat tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif yang sepele karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan politik apabila tidak disikapi secara cermat.

“Harap diperhatikan secara sungguh-sungguh bahwa jika sampai kemarin (19/11/2026) jam 00.00 Presiden belum mengajukan dua nama calon wapres pengganti Gibran maka MPR, mungkin, tidak bisa bersidang (dan tidak sah jika dilakukan) tanggal 9 Desember 2026,” tulis Mahfud di akun X pribadinya @mohmahfudmd, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, ketentuan mengenai pengajuan dua nama calon wakil presiden harus dibaca dengan memperhatikan aturan yang berlaku, termasuk UU MD3 dan Tata Tertib MPR.

Dalam Pasal 46 ayat (2) UU MD3, Presiden diwajibkan mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna.

Mahfud menyoroti bahwa pengertian hari dalam ketentuan tersebut merujuk pada hari kerja. Karena itu, penghitungan mundur 14 hari kerja dari jadwal sidang 9 Desember menghasilkan tenggat yang berbeda dibandingkan apabila menggunakan hitungan hari kalender.

Atas dasar itu, ia menyarankan agar MPR tidak memaksakan pelaksanaan sidang pada tanggal yang telah ditetapkan apabila persyaratan waktu pengajuan calon belum terpenuhi.

“Sidang MPR sebaiknya ditunda menjadi 14 hari kerja sejak MPR menerima dua nama calon wapres baru dari Presiden agar ada sinkronisasi antara ketentuan UUD, UU MD3, dan Tatib MPR,” ujarnya.

Usulkan Sidang Digelar 10 Desember

Mahfud memberikan ilustrasi mengenai konsekuensi penghitungan tersebut. Apabila Presiden menyerahkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR pada Jumat, 20 November 2026, maka sidang pemilihan sebaiknya digelar setelah terpenuhi 14 hari kerja.

Dengan perhitungan tersebut, ia mencontohkan bahwa sidang MPR dapat dijadwalkan pada 10 Desember 2026, bukan 9 Desember sebagaimana rencana sebelumnya.

“Misalnya Presiden menyerahkan hari ini (20/11/2026) maka Sidang ditunda menjadi tanggal 10 Desember 2026,” tulisnya.

Ia menambahkan, prinsip yang sama perlu diterapkan apabila penyerahan dua nama calon wakil presiden dilakukan pada tanggal yang berbeda. Penghitungan 14 hari kerja harus dimulai berdasarkan waktu penerimaan usulan resmi dari Presiden oleh pimpinan MPR.

Mahfud juga menyinggung kemungkinan Presiden baru menyerahkan nama-nama calon setelah kembali dari kunjungan ke Republik Rakyat China (RRC). Dalam situasi tersebut, menurutnya, tenggat sidang harus kembali disesuaikan dengan tanggal penyerahan usulan.

Artinya, jadwal sidang tidak semestinya dipertahankan hanya karena sebelumnya telah diumumkan apabila ketentuan waktu pengajuan calon belum terpenuhi.

Jangan Sampai Menimbulkan Masalah Politik Baru

Meski mengusulkan penyesuaian jadwal, Mahfud mengingatkan bahwa proses tersebut tetap harus memperhatikan batas waktu konstitusional.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.

Dengan demikian, penyesuaian jadwal berdasarkan penghitungan 14 hari kerja tetap harus dilakukan dalam rentang waktu yang diizinkan konstitusi.

Mahfud menilai penundaan beberapa hari justru dapat menjadi pilihan yang lebih aman apabila diperlukan untuk menyelaraskan ketentuan dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tata Tertib MPR.

“Pilihan penyesuaian waktu dengan 14 hari kerja ini lebih aman karena bisa mensinkronkan ketentuan yang tercantum di dalam UUD 1945, UU MD3, dan Tatib MPR. Yang penting 14 hari kerja itu masih ada dalam rentang waktu 60 hari sejak Gibran menyatakan berhenti (mundur),” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa persoalan tenggat waktu tersebut mungkin terlihat sederhana. Namun, dalam proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong, kepatuhan terhadap prosedur menjadi penting untuk menjaga legitimasi keputusan MPR.

Mahfud tidak ingin perbedaan penafsiran mengenai penghitungan hari justru berkembang menjadi persoalan politik baru di tengah proses pergantian wakil presiden.

“Ini terlihat sepele, tetapi penting untuk kehati-hatian agar tidak menggelinding menjadi masalah politik baru,” pungkasnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.