KOMA.ID, JAKARTA— Menteri Pertahanan (Menhan) Jenderal TNI (HOR) Sjafrie Sjamsoeddin membantah pertemuannya dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk membahas bursa calon wakil presiden (cawapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Sjafrie menegaskan, pertemuan yang juga dihadiri Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto tersebut hanya berkaitan dengan urusan pertahanan negara, bukan pembicaraan mengenai kandidat pendamping Presiden Prabowo Subianto.
Sjafrie secara tegas menyatakan tidak ada pembahasan mengenai bursa cawapres saat dirinya bertemu Dasco. Ia bahkan mengaku tidak memiliki keinginan untuk membicarakan persoalan tersebut.
“Tidak ada pembahasan yang menyangkut hal itu. Ya. Saya juga tidak berniat dan tidak berminat untuk membahas itu,” kata Sjafrie saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Sjafrie menjelaskan, kedatangannya ke DPR merupakan bagian dari komunikasi kelembagaan terkait tugas dan tanggung jawabnya di bidang pertahanan. Ia menyebut pembicaraan dengan Dasco dan Utut berfokus pada perannya sebagai Menteri Pertahanan sekaligus pembantu Presiden.
“Yang saya bahas adalah peran, tugas, fungsi saya selaku Menteri Pertahanan dan selaku pembantu Presiden di bidang pertahanan,” ujarnya.
Ia juga menerangkan bahwa komunikasinya dengan Dasco berkaitan dengan posisinya sebagai Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional. Dalam kapasitas tersebut, Sjafrie menyebut dirinya terus berkoordinasi dengan Dasco dan Ketua Komisi I DPR RI.
“Dan juga saya selaku Ketua Dewan Pertahanan Nasional ketua harian yang berkomunikasi terus dengan Pak Sufmi Dasco dan juga berkomunikasi dengan Ketua Komisi I,” jelasnya.
Salah satu agenda yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut ialah rencana penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Sjafrie menilai aturan tersebut perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi perkembangan strategi pertahanan Indonesia.
“Untuk tukar pikiran di dalam memperbaiki dan menyempurnakan Undang-Undang Pertahanan,” kata Sjafrie.
Dalam pertemuan dengan Utut selaku Ketua Komisi I DPR RI, Sjafrie juga membahas pembentukan kelompok kerja untuk merumuskan revisi undang-undang tersebut. Ia menargetkan formulasi revisi dapat disiapkan pada akhir 2026 sehingga proses perubahan aturan bisa dilakukan tahun depan.
“Kita akan membuat satu kelompok kerja dalam membahas ini dan insyaallah di akhir tahun kita sudah mempunyai formulasi dan di tahun depan kita sudah bisa merevisi Undang-Undang Pertahanan ini,” ungkapnya.
Saat ditanya mengenai kabar dukungannya kepada Menteri Luar Negeri Sugiono untuk menggantikan Gibran, Sjafrie kembali menegaskan tidak ingin membahas persoalan di luar tugasnya sebagai Menhan. Ia meminta pertanyaan mengenai dirinya tetap diarahkan pada tanggung jawab yang diemban di pemerintahan.
“Saya kan sudah bilang, saya ini pembantu Presiden. Ya. Jadi jangan tanya soal yang di luar urusan peran, tugas, dan fungsi saya. Terima kasih,” tegasnya.














