Koma.id | Jakarta – Wacana pelarangan total terhadap peredaran rokok elektronik (REL) atau vape menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi, serikat pekerja, hingga asosiasi industri. Kebijakan penutupan total dinilai berisiko memicu dampak sosio-ekonomi yang masif karena mengancam keberlangsungan lebih dari 150.000 tenaga kerja dan sekitar 1 juta penghidupan masyarakat yang bergantung pada ekosistem industri tersebut.
Pakar Hukum Universitas Indonesia, Hari Prasetiyo, menilai bahwa kasus penyalahgunaan narkotika melalui media cairan rokok elektronik tidak dapat dijadikan dasar untuk melarang industri legal secara menyeluruh. Ia menegaskan perlunya pemisahan yang tegas antara produk resmi yang taat regulasi dengan produk ilegal yang disalahgunakan di pasar gelap.
GTA VI Resmi Meluncur, Rockstar Games Hadirkan Negara Bagian Fiktif Leonida dan Dua Protagonis Utama
“Sejak awal, narkotika ditemukan terkandung pada produk REL ilegal, bukan pada produk resmi. Artinya, penyalahgunaan narkotika pada REL dapat ditangani bukan dengan menghentikan produksinya, tetapi dengan memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang-barang ilegal,” ujar Hari dalam keterangannya, Kamis (19/11).
Kejar Target 150.000 Siswa pada 2027, Pemerintah Siapkan Tambahan 100 Gedung Sekolah Rakyat
Menurut Hari, menutup kanal distribusi yang legal saat permintaan pasar masih tinggi justru berpotensi menyuburkan peredaran barang ilegal yang tidak terkontrol. Alih-alih mematikan industri yang berkontribusi terhadap penerimaan negara, pemerintah disarankan memperketat standar produksi melalui penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) serta mengawasi kandungan dan jalur penjualannya.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, ekosistem industri rokok elektronik di Indonesia saat ini mencakup sekitar 200 perusahaan dengan nilai investasi mencapai Rp31 triliun serta kontribusi nilai ekspor sekitar US$ 518 juta. Industri ini diperkirakan menyerap lebih dari 150.000 tenaga kerja langsung maupun tidak langsung, sekaligus menopang ekonomi bagi sekitar 1 juta jiwa beserta keluarganya.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan bertambahnya kelompok pekerja rentan sebelum mengambil keputusan drastis.
“Pemerintah harus hadir untuk memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan tidak menjadikan pekerja sebagai korban yang harus menanggung seluruh konsekuensinya,” tegas Mirah.
Kekhawatiran senada disampaikan Ketua Asosiasi Pekerja Vape Indonesia (APVINDO), Enggar Dwi. Ia menjelaskan bahwa rantai pasok industri REL melibatkan jutaan pihak mulai dari sektor produksi, pergudangan, distribusi, pemasaran, hingga ritel.
“Tidak semua pekerja dapat dengan mudah beralih ke sektor lain. Jangan sampai upaya menyelesaikan satu persoalan justru menimbulkan persoalan baru berupa hilangnya mata pencaharian dan bertambahnya pengangguran,” pungkas Enggar.









