Koma.id – Desakan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai bergulir di DPR RI. Sejumlah anggota parlemen mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik keabsahan dokumen pendidikan Gibran setelah Mahkamah Agung (MA) membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA miliknya.
Ketua DPR RI Puan Maharani mengonfirmasi bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai usulan penggunaan HMP tersebut. DPR, kata Puan, akan menampung masukan dari fraksi-fraksi sebelum menentukan langkah selanjutnya.
“Ya, kami memang sudah menerima laporan (usulan Hak Menyatakan Pendapat) tersebut, namun kami akan tindaklanjuti setelah pembukaan masa sidang ini bagaimana, siapa, dan apa mekanismenya,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Said Didu Disomasi Golkar, Bantah Tuduh Bahlil Terlibat Penyadapan Presiden dan Sebut Salah Alamat
Puan menegaskan, setiap langkah yang diambil DPR harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang berlaku. Pimpinan DPR juga akan mendengarkan masukan dari seluruh fraksi, komisi, serta anggota dewan yang menyampaikan aspirasi selama masa reses.
“Tentu saja semuanya harus mengikuti mekanisme dan konstitusi yang ada, jadi kita taat pada konstitusi yang ada,” ujarnya.
Ahrie Sonta Ajukan Banding Usai Dipecat Polri, Kasus Penyadapan Presiden Masuki Babak Baru
Menurut Puan, DPR baru saja memasuki masa persidangan setelah menjalani masa reses. Karena itu, pimpinan dewan terlebih dahulu akan mengumpulkan dan mempelajari berbagai masukan sebelum mengambil keputusan mengenai tindak lanjut usulan tersebut.
Puluhan anggota DPR disebut sudah tanda tangan
Dorongan penggunaan HMP mendapat dukungan dari sejumlah anggota DPR lintas fraksi. Anggota DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, menyebut sudah ada sekitar 50 anggota dewan yang menandatangani usulan tersebut.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” kata Mardani saat dikonfirmasi, Selasa (10/11/2026).
Mardani juga menyatakan surat usulan tersebut telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
“Surat sudah disampaikan,” ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyebut pembicaraan informal lintas fraksi mengarah pada penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagai instrumen untuk menindaklanjuti persoalan Gibran.
“Per hari ini hampir relatif semua partai diskusi secara informal mengerucut kepada hak menyatakan pendapat,” kata Khozin.
Menurut Khozin, HMP dinilai sebagai instrumen konstitusional yang relevan untuk menyampaikan sikap DPR terhadap persoalan yang berkaitan dengan dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan wakil presiden.
Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Partai Golkar sekaligus anggota Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, membenarkan adanya anggota Fraksi Golkar yang turut mengusulkan penggunaan HMP.
“Ada,” jawab Doli ketika ditanya mengenai anggota Fraksi Golkar yang telah mengajukan usulan tersebut.
Namun, Doli belum bersedia mengungkap jumlah maupun identitas anggota yang mengajukan usulan. Ia menegaskan bahwa penggunaan hak tersebut merupakan hak konstitusional setiap anggota DPR.
Pimpinan DPR masih memeriksa mekanisme dan syarat
Meski dukungan politik mulai bermunculan, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan bahwa pimpinan DPR masih menunggu pengajuan resmi dari anggota dewan. Ia menyebut pimpinan akan memeriksa argumentasi, dasar hukum, jumlah pengusul, hingga keterwakilan fraksi sebelum memproses usulan tersebut.
“Kita lihat saja perjalanannya. Kita lihat besok apa 1 hingga 2 hari ke depan dari para anggota apakah sudah mau mengirimkan atau tidak ke pimpinan terkait usulannya,” kata Saan di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Saan menjelaskan, pimpinan DPR tidak bisa langsung memproses usulan tanpa memeriksa kelengkapan persyaratan.
“Apakah memang sudah memenuhi syarat dan sebagainya? Pasti nanti pimpinan akan pelajari, akan kaji semua pertama dari sisi argumentasi. Argumentasi para pengusul apa mengusulkan yang namanya Hak Menyatakan Pendapat,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemeriksaan juga mencakup persyaratan jumlah anggota dan sebaran fraksi yang mengajukan.
“Dan yang kedua tentu kita juga akan lihat soal persyaratannya. Apakah memenuhi syarat dari soal keanggotaan untuk mengusulkan, jumlahnya memenuhi syarat atau tidak? Yang kedua sebaran fraksinya seperti apa? Itu semua akan kita kaji oleh pimpinan,” jelas Saan.
Jika seluruh persyaratan dinyatakan terpenuhi, usulan tersebut akan dibawa ke rapat pimpinan DPR dan diteruskan ke Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan tindak lanjutnya.
Saan juga menegaskan bahwa proses pengajuan HMP di DPR tidak otomatis terhenti meskipun Gibran berencana menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya.
“Iya, enggak ada masalah, kan,” kata Saan ketika ditanya kemungkinan kedua proses tersebut berjalan bersamaan.
Berawal dari putusan MA soal dokumen pendidikan Gibran
Polemik ini menguat setelah MA mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan advokat Subhan Palal dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026. Putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 tersebut membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA yang menjadi salah satu dokumen pendidikan Gibran.
Putusan MA itu menjadi dasar bagi sejumlah anggota DPR untuk mendorong penggunaan hak konstitusional parlemen. Mereka menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti karena berkaitan dengan persyaratan calon wakil presiden.
Namun, putusan MA dalam perkara tata usaha negara tersebut tidak serta-merta memberhentikan Gibran dari jabatan wakil presiden. Pemberhentian presiden maupun wakil presiden memiliki mekanisme tersendiri sebagaimana diatur dalam UUD 1945.
Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Sementara Pasal 7B mengatur bahwa DPR terlebih dahulu harus meminta Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut sebelum usulan pemberhentian dapat diteruskan kepada MPR.
Dengan demikian, penggunaan HMP merupakan salah satu tahapan politik dan konstitusional yang harus memenuhi persyaratan. DPR tidak dapat langsung memberhentikan Gibran hanya berdasarkan munculnya usulan dari sejumlah anggota.
Di tengah menguatnya desakan tersebut, Gibran sendiri meminta kesempatan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di PTUN.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Prabowo dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026).
Namun, Prasetyo menegaskan pertemuan tersebut tidak berarti Presiden menolak ataupun menerima pengunduran diri Gibran. Pemerintah juga menyampaikan bahwa Gibran ingin memperoleh kesempatan membuktikan persoalan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum.
Perkembangan di DPR kini menjadi perhatian karena polemik dokumen pendidikan Gibran telah bergeser dari persoalan hukum administrasi menjadi pembahasan politik dan konstitusional mengenai kelanjutan jabatan wakil presiden.
