KOMA.ID, JAKARTA – Kuasa hukum Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Krisna Murti, memastikan kliennya tidak mengalami intimidasi selama menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan penyadapan ilegal yang ditangani Bareskrim Polri.
Krisna menegaskan, tim penasihat hukum menghormati proses penyidikan dan mendukung pengungkapan perkara secara transparan. Pendampingan hukum terhadap Ahrie Sonta, menurutnya, telah dilakukan sejak kliennya masih berstatus saksi hingga ditetapkan sebagai tersangka.
Jimly Sebut Kasus Penyadapan Prabowo Kalau Motifnya Lumpuhkan Presiden, Unsur Makar Bisa Terpenuhi
“Kami ingin menjelaskan sejak awal posisi kami tegas, kami menghormati proses hukum dan mendukung pengungkapan perkara ini secara terang benderang. Kami memastikan bahwa setiap tahapan pemeriksaan dijalankan sesuai dengan ketentuan KUHP dengan tetap memperhatikan dan melindungi hak-hak hukum klien kami,” kata Krisna dalam keterangannya, Minggu (8/11/2026).
Prabowo Panggil 10 Mantan Kapolri ke Hambalang, IPW dan ISESS Ungkap Makna di Balik Pertemuan
Ia menjelaskan, selama proses pemeriksaan yang didampingi tim kuasa hukum, tidak ditemukan adanya tindakan intimidasi terhadap Ahrie Sonta. Seluruh tahapan pemeriksaan juga disebut berlangsung secara transparan dengan pendampingan aktif dari penasihat hukum.
“Sepanjang proses yang kami dampingi tidak ada intimidasi terhadap klien kami. Pemeriksaan berlangsung secara transparan dan kami tetap menjalankan fungsi pendampingan secara aktif pada setiap tahapan,” ujarnya.
Habiburokhman Minta Dalang Penyadapan Presiden Dibongkar: Jangan Berhenti pada Pelaku Lapangan
Krisna juga memastikan kliennya bersikap kooperatif dan bersedia memberikan keterangan yang dibutuhkan penyidik. Namun, ia meminta semua pihak tidak terburu-buru menarik kesimpulan mengingat proses hukum masih berjalan.
“Saat ini proses hukum masih berjalan karena itu kami menghormati ruang kerja penyidik dan tidak ingin mendahului hasil pemeriksaan, klien kami akan tetap operatif memberikan keterangan yang diperlukan serta terbuka untuk menjelaskan fakta-fakta yang diketahuinya, guna membuat perkara ini menjadi terang benderang,” jelasnya.
Di sisi lain, tim kuasa hukum tidak akan mengesampingkan hak untuk menguji setiap persangkaan yang dialamatkan kepada kliennya. Krisna mengatakan pihaknya akan mempelajari unsur-unsur pasal yang digunakan penyidik, kemudian mencocokkannya dengan fakta hukum dan alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersangka.
Apabila ditemukan hal yang perlu diklarifikasi atau diluruskan, pihaknya akan menyampaikannya melalui mekanisme hukum yang tersedia.
“Sikap kooperatif tersebut berjalan seiring dengan tugas kami sebagai penasihat hukum untuk mencermati setiap persangkaan yang ditujukan kepada klien kami. Kami akan menyikapi pasal-pasal yang disangkakan secara objektif, mempelajari unsur-unsurnya, kemudian mencocokkan dengan fakta hukum serta alat bukti yang menjadi dasar persangkaan tersebut,” tuturnya.
Lebih lanjut, Krisna mengingatkan agar penanganan perkara tidak berkembang menjadi pembentukan opini publik sebelum seluruh fakta dan alat bukti diuji dalam proses hukum.
Ia meminta masyarakat menghormati asas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan kepada penyidik untuk menuntaskan perkara secara profesional.
“Kami juga mengajak semua pihak untuk memberikan ruang bagi proses hukum berjalan secara utuh, serta tetap menghormati atas praduga tak bersalah. Setiap kesimpulan mengenai perkara ini harus bertumpu pada fakta dan pembuktian yang diuji melalui proses hukum,” tegasnya.
Krisna berharap penyidikan dapat berjalan secara profesional, objektif, dan adil tanpa mengabaikan hak-hak hukum kliennya.
“Dengan semangat itulah kami akan terus menjalankan pendampingan hukum ini secara bertanggung jawab,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Ahrie Sonta merupakan salah satu tersangka dalam perkara dugaan intersepsi atau penyadapan ilegal yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS).
Ahrie Sonta diketahui telah menjalani penahanan di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua sejak 3 November 2026. Penanganan perkara tersebut masih berada dalam tahap penyidikan.
