KOMA.ID, JAKARTA – Ketua Umum DPN Solidaritas Pemuda Desa (SPEDA), Fadli Rumakefing, mengingatkan agar putusan Mahkamah Agung (MA) terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dijadikan pintu masuk bagi kepentingan politik untuk menggoyang pemerintahan.
Fadli menegaskan, SPEDA menghormati putusan MA tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa perkara yang dikabulkan melalui jalur kasasi itu merupakan persoalan tata usaha negara terkait dokumen administrasi, bukan keputusan pemberhentian Wakil Presiden.
“Putusan MA harus dihormati, tetapi jangan kemudian ditarik ke mana-mana untuk membangun opini seolah-olah Gibran otomatis harus dimakzulkan. Negara ini punya konstitusi, bukan berjalan berdasarkan desakan dan selera politik. Apalagi hasrat politik gerombolan kalah Pilpres, penumpang gelap dan para pecahan botol,” tegas Fadli kepada awak media, Sabtu (31/10/2026).
Ia mengingatkan bahwa mekanisme pemakzulan Presiden maupun Wakil Presiden telah diatur secara konstitusional melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945. Proses tersebut memiliki persyaratan hukum, tahapan pembuktian, serta mekanisme kelembagaan yang wajib dipenuhi.
“Kalau setiap persoalan hukum langsung dijadikan alasan untuk menjatuhkan jabatan politik, lantas di mana kedewasaan demokrasi kita? Jangan sampai rakyat hanya dijadikan penonton dalam pertunjukan perebutan kekuasaan,” sindirnya.
SDR Tak Setuju Insentif Rp1 Triliun untuk Pemda Pendukung MBG, Minta Dialihkan ke Program Rakyat
Fadli juga menyerukan kepada seluruh DPW SPEDA di Indonesia serta kader SPEDA di desa-desa dari Sabang sampai Merauke untuk merapatkan barisan, menjaga persatuan, dan mengawal demokrasi agar tidak dibajak oleh kepentingan politik sesaat.
“Rekan-rekan pemuda desa jangan diam dan jangan mudah diadu domba. Kawal konstitusi, jaga stabilitas nasional, dan pastikan politik Indonesia tidak hanya sibuk mengurus kursi kekuasaan. Desa membutuhkan kesejahteraan, bukan kegaduhan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fadli menegaskan SPEDA akan terus berdiri bersama Wakil Presiden Gibran dengan mengedepankan semangat persatuan. Organisasi tersebut, kata dia, berkomitmen mengawal proses demokrasi secara konstitusional serta mendorong pemerintahan tetap berjalan sesuai ketentuan hukum dan kepentingan rakyat.
