KOMA.ID, JAKARTA – Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai menguji coba sistem penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) secara prasmanan di sekolah sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas dan tata kelola program.
Iwan menilai bahwa sistem prasmanan merupakan inovasi yang patut diapresiasi karena memberikan ruang kepada siswa untuk mengambil makanan secara lebih terkontrol sesuai porsi dan kebutuhannya.
HUT ke-81 TNI, Imparsial Soroti Arus Balik Reformasi dan Perluasan Peran Militer di Ranah Sipil
“Menurut saya, model prasmanan seperti ini justru semestinya sudah dipikirkan dan diterapkan sejak awal pelaksanaan MBG. Ini bukan sekadar soal cara menyajikan makanan, tetapi menyangkut kualitas, keamanan pangan, pengawasan, sekaligus pengalaman anak dalam mengonsumsi makanan bergizi,” ujar Iwan, Selasa (6/10/2026).
Menurutnya, sistem prasmanan memiliki sejumlah kelebihan. Selain memungkinkan siswa mengambil makanan dalam kondisi yang lebih segar, mekanisme ini juga dapat mengurangi waktu makanan berada dalam kondisi terbuka selama proses distribusi dan pembagian.
“Kalau sistemnya dirancang dengan baik, makanan bisa disajikan lebih dekat dengan waktu konsumsi. Anak-anak juga bisa langsung melihat makanan yang akan mereka konsumsi dan mengambil sesuai porsinya,” katanya.
Iwan menilai salah satu persoalan serius yang selama ini muncul dalam pelaksanaan MBG adalah risiko keamanan pangan, termasuk kasus dugaan keracunan makanan di sejumlah daerah. Karena itu, menurutnya, perubahan metode penyajian harus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap program MBG.
“Jangan sampai kita terus-menerus menangani persoalan setelah terjadi. Kalau ada potensi masalah keracunan, maka desain sistemnya harus diperbaiki dari hulu sampai hilir. Mulai dari pemilihan bahan baku, proses memasak, penyimpanan, distribusi, sampai makanan dikonsumsi oleh siswa,” tegasnya.
Iwan bahkan menilai jika sistem prasmanan sejak awal dirancang dengan standar keamanan pangan yang ketat, potensi terjadinya persoalan keracunan massal dapat ditekan secara signifikan.
“Harusnya seperti ini dari awal. Jangan menunggu muncul berbagai kasus terlebih dahulu baru kemudian sistem diperbaiki. MBG adalah program besar dan menyangkut jutaan anak. Maka standar keamanannya juga harus extraordinary,” ujarnya.
Namun demikian, Iwan mengingatkan agar BGN tidak menganggap sistem prasmanan sebagai solusi tunggal.
Menurutnya, prasmanan hanya akan efektif apabila dibarengi dengan penerapan SOP keamanan pangan yang disiplin, pengawasan ketat terhadap SPPG, pemeriksaan bahan baku, pengendalian suhu makanan, kebersihan peralatan, kualitas air, hingga pemeriksaan kesehatan para petugas yang menangani makanan.
“Jangan sampai prasmanan bagus di sisi penyajian, tetapi dapurnya bermasalah. Jadi seluruh rantai MBG harus dibenahi. Dari dapur sampai meja makan anak harus memiliki standar keamanan yang sama,” jelasnya.
IPR juga mendorong BGN melakukan evaluasi terhadap SPPG secara berkala dan memberikan sanksi tegas terhadap pengelola yang terbukti lalai memenuhi standar keamanan pangan.
“Kalau ada SPPG yang lalai, harus ada evaluasi dan sanksi. Jangan sampai kesalahan satu unit kemudian mencoreng seluruh program MBG nasional,” kata Iwan.
Di sisi lain, Iwan melihat sistem prasmanan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan partisipasi dan edukasi gizi kepada siswa. Anak tidak hanya menjadi penerima makanan, tetapi juga dapat belajar mengenali jenis makanan, mengatur porsi, menjaga kebersihan, dan membangun kebiasaan makan yang sehat.
“MBG jangan hanya dipandang sebagai program membagikan makanan gratis. Ini adalah investasi sumber daya manusia. Karena itu, kualitas makanan, keamanan pangan, edukasi gizi dan pembentukan perilaku hidup sehat harus berjalan bersamaan,” ujarnya.
Iwan menegaskan, IPR mendukung MBG sebagai salah satu program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun dukungan tersebut harus disertai kritik konstruktif agar program semakin berkualitas.
“Kalau ada kekurangan, jangan alergi terhadap kritik. Justru kritik harus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki MBG. Kita ingin program ini berhasil, bukan sekadar berjalan,” pungkasnya.
Pilot Project MBG Prasmanan
Diketahui, bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menguji model penyajian Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan sistem prasmanan di sekolah. Skema ini dirancang agar makanan yang diterima siswa tetap lebih hangat dan segar sekaligus mengurangi jeda waktu dari proses memasak hingga makanan dikonsumsi.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan uji coba tersebut dilakukan di sebagian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk melihat efektivitas sistem dalam menjaga kualitas makanan.
“Di tanggal 5 Oktober kita sudah piloting (percobaan) di mungkin lebih dari 60 dapur untuk prasmanan di kelas. Jadi, makanan dibawa hangat-hangat ke kelas, kemudian disajikan di kelas,” ujar Sudaryono dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.
Sudaryono menjelaskan model tersebut menggunakan konsep central kitchen atau dapur terpusat. Sistem itu sedang dikaji dan diuji coba dengan meniru pola penyediaan makanan sekolah di Jepang. Menurutnya, salah satu keunggulan sistem tersebut adalah waktu tunggu antara makanan selesai dimasak dan disantap dapat ditekan.
“Kita harapkan satu, makanannya lebih enak karena hangat-hangat. Yang kedua, tentu saja lebih segar karena tidak ada delay (penundaan) waktu, sehingga mengurangi risiko kerusakan makanan yang kemudian menimbulkan gangguan kesehatan,” paparnya.
