Koma.id– Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki tahap akhir pemeriksaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Putusan atas gugatan tersebut dijadwalkan dibacakan MK pada Selasa (6/10/2026) malam.
Melalui situs resminya, MK mencantumkan agenda persidangan dengan keterangan “Pengucapan Putusan,” pada Selasa (6/10/2026).
DPR Gelar Paripurna : Kuorum Terpenuhi, 5 Agenda Strategi Termasuk RUU Perampasan Aset Resmi Dibahas
Perkara dengan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut akan diputus dalam sidang yang digelar di Gedung MK. Majelis hakim dijadwalkan membacakan putusan mulai pukul 20.00 WIB.
Sebelum memasuki tahap putusan, MK telah memeriksa berbagai pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut, mulai dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak terkait, hingga sejumlah ahli.
Rangkaian persidangan juga sempat diwarnai polemik setelah salah satu ahli dari pihak Gibran dikeluarkan dari ruang sidang oleh hakim MK. Peristiwa tersebut kemudian berkembang menjadi laporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
Perkara ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana bersama 11 pemohon lainnya. Permohonan tersebut didaftarkan pada 10 September 2026 dan kemudian diregistrasi MK pada 17 September 2026 dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut sebelumnya telah berlangsung pada Senin (21/9/2026).
Dalam perkara ini, KPU menjadi pihak Termohon, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tercatat sebagai pihak yang turut terkait.
Adapun 12 pemohon dalam perkara tersebut yakni Brahma Aryana, Ansufri ID Sambo, Denny Indrayana, Fachrul Razi, Tyasno Sudarto, Slamet Soebijanto, Hanafie Asnan, Soenarko MD, drg. Moeryono, H.M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Dra. Tiurma M.S. Sihombing.
