Koma.id – Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jabatan sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengungkap alasan Presiden Prabowo Subianto membentuk Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Bahlil mengatakan hilirisasi dan transisi energi menjadi agenda yang semakin penting di tengah ketidakpastian geopolitik dan dinamika ekonomi global. Menurutnya, kondisi geopolitik turut menentukan ketahanan negara, baik dari sisi pengelolaan fiskal maupun perekonomian masyarakat.
“Dalam kondisi geopolitik yang tidak menentu dan konstelasi dinamika ekonomi dunia juga yang menuntut untuk terjadinya energi yang bersih,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Menurut Bahlil, kebutuhan terhadap energi bersih juga membuat agenda transisi energi menjadi salah satu prioritas pemerintah. Hal tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen Indonesia terhadap kesepakatan global melalui Paris Agreement, khususnya dalam upaya menurunkan emisi karbon.
“Atas dasar itu, Bapak Presiden memandang penting untuk program-program prioritas terkait dengan hilirisasi, terkait dengan transisi energi sebagai komitmen global dari Paris Agreement,” kata Bahlil.
Bahlil menjelaskan, program hilirisasi dan transisi energi tidak dapat dijalankan secara parsial karena melibatkan berbagai sektor dan kementerian. Karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih terintegrasi agar program tersebut dapat berjalan sesuai target pemerintah.
“Maka ini tidak bisa dilakukan dengan cara parsial, tapi harus dilakukan dengan komprehensif, terukur, dan betul-betul dapat diwujudkan dengan target apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden,” ujarnya.
Dia mengatakan pembentukan Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi juga berkaitan dengan agenda prioritas Presiden Prabowo dalam Asta Cita. Hilirisasi dan transisi energi dinilai perlu dikonsolidasikan melalui kementerian koordinator untuk mempercepat pelaksanaannya.
Dalam struktur baru tersebut, Kemenko berfungsi melakukan koordinasi, sedangkan kementerian teknis tetap menjalankan fungsi pelaksanaan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi, misalnya, berada dalam koordinasi Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi.
Bahlil sendiri dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi pada Kamis (1/10/2026). Dalam penugasan tersebut, dia tetap merangkap sebagai Menteri ESDM.
Bahlil menyebut rangkap jabatan tersebut sebagai amanah dan tanggung jawab negara yang harus dijalankan. Dia juga mengatakan akan menjalankan kedua tugas tersebut secara maksimal.
Untuk sementara, operasional Kemenko Hilirisasi dan Transisi Energi akan ditempatkan di Kementerian ESDM. Bahlil mengatakan hal itu berkaitan dengan besarnya porsi investasi hilirisasi yang berada di sektor ESDM.
Bahlil juga belum membeberkan secara rinci proyek atau program yang akan menjadi prioritas dalam jabatan barunya. Dia menyatakan masih akan melaporkan perkembangan sekaligus menerima arahan Presiden sebelum menentukan langkah selanjutnya.
