Koma.id, JOMBANG – Kericuhan yang mewarnai Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, Minggu (30/8/2026), dinilai sebagai bagian dari dinamika forum.
Rais Syuriah PCNU Kabupaten Tegal, Nawawi Ashari, mengungkapkan bahwa aksi protes yang dilancarkan oleh massa dan peserta muktamar didasari oleh keinginan agar muktamar berjalan murni tanpa diwarnai kepentingan tertentu.
Kejagung Sita Rp401 Miliar Kasus Nikel
“Saya yakin seluruh peserta dan seluruh nahdyin-nahdyar punya harapan yang sama, muktamar bisa berjalan dengan lancar dan tentu menghasilkan keputusan yang betul-betul sesuai harapan daripada peserta muktamar, pemimpin yang betul-betul sesuai dengan kapasitas seorang yang memang mampu mengendalikan jamiyah yang begitu besar di Indonesia ini,” kata Nawawi, Minggu.
Menurut Nawawi, gelombang protes yang terjadi pada sidang pleno tersebut lahir dari kekhawatiran para santri terhadap aturan pencalonan yang dinilai membatasi kandidat tertentu.
Dalam sidang tersebut, muncul aspirasi agar masa jeda eks pejabat politik dihapus atau dikurangi setidaknya enam bulan.
Sedangkan dalam peraturan perkumpulan (perkum) NU disebutkan, eks pejabat politik harus menunggu selama 1 tahun sejak mengundurkan/berhenti dari jabatan politik untuk bisa mencalonkan diri sebagai ketum PBNU.
“Kita melihat ini masih sebuah dinamikalah, karena yang sedang kemudian disuara oleh mereka pun mereka adalah santri-santri yang ingin bahwa muktamar itu jangan ada hal-hal yang sifatnya politisasi. Karena yang saya dengar dari mereka yang menyuarakan itu kan, merasa bahwa pasal yang tadi disampaikan, yang sudah diketok, ini dianggap mencekal salah satu calon,” ujar dia.
Ia menambahkan bahwa terdapat perbedaan pandangan antara massa aksi dan panitia terkait pasal yang disahkan dalam tata tertib permusyawaratan.
“Ini kan pandangan subyektifnya mereka, walaupun menurut panitia ini adalah sebuah pasal yang terkait sudah baku dalam perkum, otomatis aturan itu harus dipenuhi,” ujar dia.
Nawawi berharap, panitia segera menemui massa agar pelaksanaan muktamar tidak tertunda lebih lama.
“Sebenarnya tuntutan nya jelas, kami minta dipertemukan dengan ketua panitia, dengan Gus Ipul, ya kalau seperti ini tidak ada kejelasan sampai kapan ya kita enggak tahu muktamarnya nanti itu akan dimulai ataupun dilanjutkan apa tidak, karena kita sudah molor, sudah termasuk waktunya sudah sangat panjang. Jadi harapannya ada solusi ya, waktunya sudah melebihi jatah yang sudah ada,” pungkas dia.
