KOMA.ID, JAKARTA – Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK) Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto menunjuk Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Nanik S Deyang.
Menurut Habib Syakur, pergantian kepemimpinan di tubuh BGN merupakan langkah strategis mengingat lembaga tersebut memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah.
Ia menilai Sudaryono memiliki sejumlah modal penting untuk memimpin BGN, baik dari sisi pengalaman, kapasitas kepemimpinan, maupun kedekatan koordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto.
Menko Polkam Apresiasi Kinerja BNN Berantas Narkoba: Tugas Menyelamatkan Manusia dan Bangsa
“Sudaryono punya kapasitas kepemimpinan, pengalaman, serta pengetahuan mengenai sektor pangan karena memiliki pengalaman sekitar dua tahun di Kementerian Pertanian. Selain itu, kedekatan khusus dengan Presiden juga menjadi modal utama untuk memimpin BGN,” kata Habib Syakur, Kamis (23/7/2026).
Menurutnya, tiga aspek utama yang dibutuhkan seorang pemimpin BGN saat ini adalah kemampuan manajerial, pemahaman terhadap sektor pangan, serta jalur koordinasi langsung dengan Presiden sebagai pengambil kebijakan tertinggi.
Fernando Emas Sarankan Sudaryono Fokus 7 Langkah Perbaikan Tata Kelola Badan Gizi Nasional
Habib Syakur mengatakan publik perlu memberikan kesempatan kepada Sudaryono untuk membuktikan kepemimpinannya. Ia menyarankan masyarakat menunggu setidaknya 10 hari pertama masa kepemimpinan Sudaryono untuk melihat arah perubahan yang akan dilakukan.
“Sepuluh hari merupakan waktu yang cukup untuk memanaskan mesin kepemimpinan sebuah lembaga. Dari situ publik bisa melihat apakah ada gebrakan besar untuk memperbaiki tata kelola BGN atau tidak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Habib Syakur berharap kepemimpinan Sudaryono mampu menjawab berbagai keraguan sekaligus memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelaksanaan program MBG.
Ia menekankan bahwa program strategis pemerintah tersebut harus berjalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), integritas, transparansi, akuntabilitas, serta memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang menjadi sasaran program.
“Kinerja Sudaryono harus mampu menjawab keraguan publik bahwa program MBG akan berjalan sesuai koridor, dengan prinsip good governance, integrity, transparency, akuntabel, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Habib Syakur juga mengingatkan agar setiap pelanggaran dalam pelaksanaan program MBG tidak boleh dibiarkan. Menurutnya, apabila terjadi persoalan serius, terutama kasus keracunan akibat kesalahan fatal dalam penerapan standar operasional prosedur (SOP), maka harus ada tindakan hukum yang tegas.
“Jika ada pelanggaran, harus ada pihak yang bertanggung jawab. Kalau ada keracunan, apalagi karena unsur kesalahan SOP yang fatal, maka wajib ada tindakan hukum tegas. Jangan sampai ada pembiaran yang justru memelihara public distrust,” katanya.
Habib Syakur menilai keberhasilan Sudaryono dalam memimpin BGN nantinya tidak hanya berkaitan dengan perbaikan internal lembaga, tetapi juga berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, jika Sudaryono mampu membawa perubahan positif dan memastikan MBG berjalan secara profesional, maka kepercayaan publik terhadap kualitas kepemimpinan Presiden Prabowo akan semakin kuat.
“Jika kepemimpinan Sudaryono ini baik, maka publik akan bisa kembali percaya dengan kualitas kepemimpinan Prabowo. Namun jika tidak, publik juga berhak untuk tidak lagi percaya dengan kepemimpinan Prabowo,” jelasnya.
Karena itu, Habib Syakur menilai tugas Sudaryono bukan sekadar membenahi manajemen BGN dan memastikan keberhasilan program MBG, tetapi juga mengembalikan keyakinan masyarakat terhadap pemerintah.
“Tugas berat Sudaryono bukan hanya memperbaiki tata kelola BGN dan MBG, tetapi juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap sosok Presiden Prabowo Subianto,” pungkas Habib Syakur.
