KOMA.ID, JAKARTA – Sudaryono resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Usai menerima amanah tersebut, Sudaryono menyampaikan rasa syukur sekaligus mengucapkan kalimat istirja sebagai bentuk kesadaran bahwa jabatan merupakan tanggung jawab besar.
Sudaryono menyebut posisi Kepala BGN bukan sekadar jabatan, melainkan amanah untuk memimpin pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
“Tentu saja Ini adalah amanah yang besar bagi saya, ini satu amanat besar karena memang program makan bergizi gratis ini adalah program besar, grande, dan satu di antara program prioritas pemerintahan Bapak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka,” ujar Sudaryono usai pelantikan.
Hendardi Kritik Pelibatan Babinsa Awasi Pajak: Militerisasi Urusan Sipil yang Inkonstitusional
Ia mengaku bersyukur atas kepercayaan yang diberikan, namun juga menyadari besarnya tanggung jawab yang harus dijalankan.
“Tentu saja saya di momen kesempatan yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalillahi wa innailaihi raajiun, artinya segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah. Insya Allah saya akan terus berjuang dan berusaha untuk bekerja sebaik mungkin,” katanya.
Benahi Tata Kelola dan Transparansi BGN
Dalam kesempatan tersebut, Sudaryono mengakui masih terdapat sejumlah hal yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan program MBG, terutama menyangkut tata kelola dan transparansi.
Ia menyebut, adanya persoalan dalam pengelolaan menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi agar program besar tersebut berjalan sesuai tujuan.
“Kita atau kami ya mengakui bahwa memang ada ada hal-hal yang memang harus diperbaiki bahkan kita sendiri telah menyaksikan bahwa ada terjadi pelanggaran dari sisi tidak transparannya tata kelola yang pada intinya ada satu persoalan di bidang tata kelola,” ungkapnya.
Sudaryono memastikan akan melakukan perbaikan bersama seluruh jajaran BGN dan pihak terkait.
“Ini adalah PR besar yang tentu saja saya sebagai kepala dibantu oleh dua wakil kepala dan seluruh jajaran BGN dan tentu saja didukung oleh semua jajaran kabinet, kementerian, dan lembaga yang lain,” ujarnya.
Ia menegaskan, seluruh proses di BGN harus dibangun dengan prinsip keterbukaan.
“Yang tidak transparan harus kita buat transparan, mungkin barangkali kalau ada yang masih manual bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya, dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi, dan segalanya harus terang benderang,” tegas Sudaryono.
Tak Ada Ruang untuk Calo Proyek
Selain pembenahan sistem, Sudaryono juga memastikan tidak akan memberikan ruang bagi praktik percaloan proyek atau pihak-pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan mengatasnamakan dirinya.
Ia meminta masyarakat melaporkan apabila menemukan orang yang mengaku memiliki hubungan pribadi dengannya lalu menawarkan proyek dengan imbalan tertentu.
“Saya ingin menyampaikan bahwa sebagai saya sebagai kepala ini kalau nantinya ada orang misalnya menawarkan jasa barangkali dengan imbalan ngaku-ngaku orang saya, keluarga saya, sahabat saya, teman saya, alumni bersama saya, dan lain yang dirasa tidak sesuai, saya pastikan itu tidak benar,” ujarnya.
Sudaryono meminta pihak yang menemukan praktik tersebut segera melapor kepada aparat penegak hukum.
“Saya minta kepada yang bersangkutan misalnya itu kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwajib, karena ini betul-betul kita serius untuk menangani perkara ini,” katanya.
Ia juga meminta maaf kepada keluarga, sahabat, maupun orang-orang yang mengenalnya apabila dirinya tidak memberikan perhatian khusus untuk urusan pekerjaan.
Menurutnya, seluruh persoalan di BGN harus diselesaikan melalui mekanisme resmi, bukan melalui kedekatan personal.
“Saya ingin penyelesaian masalah, saya ingin penyelesaian persoalan, follow up dan lain-lain dilaksanakan sesuai mekanisme sistem,” ujar Sudaryono.
Ia menegaskan tidak ingin ada lagi praktik pembicaraan tertutup yang tidak transparan dalam pengelolaan program MBG.
“Kita bukan lagi trust in person kemudian kita bicara di ruang-ruang yang remang-remang yang gelap, di private-private room di restoran, tapi segala sesuatu harus dibahas di ruang-ruang yang terang dan transparan dan dilihat orang,” katanya.
Zero Toleransi Korupsi di Program MBG
Sudaryono menegaskan akan menerapkan prinsip zero toleransi terhadap praktik korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program MBG.
Ia mengingatkan bahwa anggaran program tersebut berasal dari rakyat sehingga harus dikelola secara bertanggung jawab.
“Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat, tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program,” jelasnya.
Menurut Sudaryono, keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari tersedianya makanan, tetapi juga dari kualitas gizi yang diberikan kepada masyarakat penerima manfaat.
“Jadi bukan hanya menyediakan makan tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia,” tuturnya.
Ia meminta dukungan seluruh pihak agar program MBG dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
“Zero toleran untuk praktik-praktik korupsi dan hengki-pengki, dan copet-copetan sebagaimana barangkali ini yang paling dibenci oleh seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Sudaryono.
Dengan kepemimpinan baru di BGN, Sudaryono berkomitmen memastikan Program Makan Bergizi Gratis berjalan transparan, tepat sasaran, dan bebas dari praktik penyimpangan.
