Koma.id – Pengamat politik senior Boni Hargens menilai langkah Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan ke Kejaksaan Agung dan Markas Besar TNI merupakan upaya mengedepankan stabilitas nasional di atas kepentingan sektoral.
Menurut Boni, langkah tersebut menunjukkan komitmen Polri untuk menjaga soliditas antarlembaga penegak hukum di tengah dinamika penanganan perkara korupsi yang menjadi perhatian publik.
Boni mengatakan, kunjungan Kapolri mencerminkan kepemimpinan yang mengutamakan koordinasi dan komunikasi antarinstansi dalam menjaga ekosistem hukum dan keamanan nasional.
“Kapolri dan seluruh jajaran Bhayangkara berkomitmen untuk menjaga keutuhan ekosistem hukum dan keamanan nasional secara menyeluruh,” kata Boni dalam keterangannya, dikutip Rabu (15/7/2026).
Menurut Boni, dinamika penanganan perkara korupsi yang melibatkan mantan petinggi Kejaksaan Agung menjadi ujian bagi profesionalisme dan independensi aparat penegak hukum. Di satu sisi, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu, namun di sisi lain koordinasi antarlembaga tetap diperlukan untuk menjaga kohesi pemerintahan.
Bansos PKH dan BPNT Tahap 3 Cair 20 Juli
Ia menilai kunjungan Kapolri bukan sekadar agenda silaturahmi, melainkan langkah strategis yang dilakukan dengan mempertimbangkan situasi nasional. Menurutnya, langkah tersebut juga menjadi sinyal bahwa Polri berupaya memperkuat komunikasi dengan institusi penegak hukum lainnya di tengah perhatian publik terhadap berbagai perkara besar.
Boni mengapresiasi inisiatif Kapolri yang dinilainya mampu meredam spekulasi mengenai adanya friksi antarlembaga. Ia menyebut langkah tersebut sebagai bentuk kepemimpinan yang mengedepankan kepentingan bangsa dan negara.
Selain bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung, Kapolri juga melakukan kunjungan ke Markas Besar TNI dan bertemu Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Rangkaian pertemuan itu, menurut Boni, menunjukkan pentingnya memperkuat sinergi antarlembaga dalam menjaga stabilitas nasional sekaligus mendukung efektivitas penegakan hukum.
