Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Nasional

Lima Peserta SPPI Meninggal, Komisi XIII DPR Minta Pelatihan Militer untuk Calon Manajer Kopdes Dihentikan

Views
×

Lima Peserta SPPI Meninggal, Komisi XIII DPR Minta Pelatihan Militer untuk Calon Manajer Kopdes Dihentikan

Sebarkan artikel ini
Latsarmil Sppi
Latihan dasar kemiliteran (latsarmil) bagi peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI). (Foto / Istimewa)

Koma.id, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty, menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya lima calon manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Koperasi Kampung Nelayan yang tergabung dalam Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) 2026 saat mengikuti Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).

Saadiah menilai peristiwa tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah sekaligus momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap konsep pelatihan bagi calon pengelola koperasi. Menurutnya, pelatihan berbasis militer dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan dalam pengelolaan koperasi.

Silakan gulirkan ke bawah

Ia mendesak pemerintah mengusut tuntas penyelenggaraan kegiatan tersebut, termasuk memastikan apakah seluruh prosedur, khususnya terkait pemeriksaan kesehatan peserta sebelum mengikuti latihan fisik yang berat, telah dijalankan secara optimal.

Saadiah juga menyoroti adanya informasi mengenai peserta perempuan, termasuk yang disebut memiliki kondisi fisik rentan. Menurutnya, hal tersebut menunjukkan pentingnya proses seleksi kesehatan yang komprehensif serta penilaian risiko sebelum pelaksanaan kegiatan.

Apabila ditemukan adanya kelalaian dalam memperhitungkan kondisi fisik peserta, Saadiah meminta proses investigasi dilakukan secara transparan dan seluruh pihak yang bertanggung jawab dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa dugaan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa warga sipil tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif semata. Menurutnya, apabila terbukti terjadi pengabaian terhadap aspek keselamatan peserta, peristiwa tersebut berpotensi menjadi persoalan hak asasi manusia karena negara berkewajiban menjamin hak hidup dan keamanan setiap warga negara dalam setiap program yang diselenggarakan.

Untuk itu, Saadiah meminta pemerintah menghentikan sementara pelaksanaan pelatihan berbasis militer bagi calon manajer koperasi hingga proses evaluasi dan investigasi selesai dilakukan. Ia menilai pembinaan calon pengelola koperasi seharusnya lebih difokuskan pada peningkatan kapasitas manajemen koperasi, tata kelola usaha, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sesuai tujuan pembentukan koperasi.

Menurutnya, penguatan kompetensi di bidang pengelolaan usaha dan pengembangan ekonomi masyarakat akan lebih relevan dibandingkan pelatihan militer bagi para calon manajer Kopdes Merah Putih.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.