KOMA.ID, JAKARTA – Meninggalnya empat peserta Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dalam rangkaian pendidikan calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dinilai tidak bisa lagi dipandang sebagai insiden biasa.
Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Denny JA, Toto Izul Fatah, menilai rentetan kematian peserta SPPI harus menjadi peringatan serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi secara menyeluruh desain dan metode pelatihan yang diterapkan dalam program tersebut.
Dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu (27/6/2026), Toto menegaskan bahwa empat korban yang meninggal bukan sekadar angka statistik, melainkan warga negara yang memiliki masa depan dan keluarga yang ditinggalkan.
Latsarmil Calon Manajer Koperasi Desa Merah Putih Tidak Relevan, Lebih Penting Pelatihan Manajerial
“Ini sudah menjadi sinyal keras yang tak boleh menganggap empat nyawa peserta itu hanya sebagai angka. Ini harus menjadi lonceng peringatan bagi pemerintah bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam desain, pendekatan, dan pelaksanaan program tersebut,” kata Toto Izul Fatah.
Seperti diketahui, empat peserta SPPI yang meninggal dunia dalam periode pendidikan tersebut adalah Muhammad Rifqi Renaldi Gunawan, Novia Rahmadhani Sihotang, Anisa Muyassaroh, dan Yonanda Muhammad Taufiq.
Haidar Alwi: Kepercayaan Publik 82,4 Persen Jadi Kado Terindah Hari Bhayangkara untuk Polri
Menurut Toto, para peserta mengikuti program negara untuk mendukung pembangunan ekonomi rakyat melalui koperasi dan kampung nelayan, bukan untuk menjalani pendidikan yang berorientasi pada medan tempur.
“Mereka datang bukan untuk berperang, tetapi untuk ikut menggerakkan pembangunan ekonomi rakyat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih,” ujarnya.
Karena itu, ia mengingatkan agar pemerintah tidak menggunakan pendekatan statistik dalam melihat kasus kematian peserta SPPI.
“Jangan pernah bicara kuantitas jika yang sedang dibicarakan adalah nyawa manusia. Satu nyawa saja terlalu mahal untuk dikorbankan, apalagi empat,” tegas Toto.
Pertanyakan Relevansi Latihan Dasar Kemiliteran
Toto juga menyoroti penerapan latihan dasar kemiliteran (Latsarmil) yang menjadi bagian dari pendidikan SPPI bagi calon pengelola KDMP dan KNMP.
Menurutnya, tujuan utama para peserta adalah menjadi pengelola koperasi, pendamping ekonomi desa, dan penggerak pembangunan masyarakat, sehingga kompetensi yang dibutuhkan lebih berkaitan dengan manajemen dan tata kelola organisasi dibanding kemampuan fisik ala militer.
“Mengapa calon pengelola koperasi dan kampung nelayan harus mengikuti latihan dasar kemiliteran yang begitu kental aroma militernya?” katanya.
Ia menambahkan bahwa disiplin dan ketangguhan mental memang penting, namun tidak selalu harus dibentuk melalui pola pelatihan fisik yang berat.
“Disiplin dalam dunia koperasi bukan disiplin baris-berbaris semata. Disiplin koperasi adalah disiplin mencatat uang rakyat secara benar, tidak memanipulasi laporan, menjaga amanah, dan menghindari korupsi kecil maupun besar,” ucapnya.
Toto berpendapat pelatihan bagi calon pengelola koperasi seharusnya lebih menitikberatkan pada kemampuan manajerial, literasi keuangan, tata kelola usaha, komunikasi publik, integritas, serta penguasaan teknologi dan digitalisasi.
Desak Audit dan Investigasi Independen
Lebih lanjut, Toto menilai evaluasi yang dilakukan pemerintah tidak boleh berhenti pada perbaikan teknis semata, seperti penambahan tenaga medis atau penyesuaian jadwal latihan.
Menurut dia, yang perlu dikaji adalah filosofi dasar pelatihan dan kesesuaiannya dengan tujuan program.
“Yang harus dievaluasi adalah filosofi pelatihannya. Apa sebenarnya tujuan program ini? Mencetak pengelola koperasi atau mencetak manusia dengan gaya keprajuritan?” ujarnya.
Ia juga menyoroti berbagai laporan mengenai penyebab kematian peserta yang beragam, mulai dari heat stroke, henti jantung, sesak napas hingga gangguan kesehatan lainnya.
Menurut Toto, fakta bahwa peserta telah dinyatakan lolos seleksi kesehatan tidak cukup untuk menjawab pertanyaan publik.
“Tidak cukup hanya mengatakan bahwa peserta sudah melalui seleksi kesehatan. Sebab faktanya, empat orang tetap meninggal,” katanya.
Toto menegaskan bahwa dalam perspektif manajemen risiko, kematian yang terjadi berulang kali merupakan indikasi bahwa sistem pengamanan belum bekerja secara optimal.
“Kalau kecelakaan terjadi sekali, mungkin bisa disebut insiden. Tetapi jika korban terus bertambah, itu sudah menjadi pola. Dan jika sudah menjadi pola, maka negara wajib berhenti sejenak, memeriksa, lalu mengoreksi total,” tegasnya.
Ajukan Lima Rekomendasi
Sebagai solusi, Toto mengusulkan lima langkah yang menurutnya perlu segera dilakukan pemerintah.
Pertama, menghentikan sementara seluruh bentuk pelatihan fisik yang berisiko tinggi hingga audit keselamatan selesai dilakukan.
Kedua, membentuk tim investigasi independen yang melibatkan unsur pemerintah, tenaga medis, ahli keselamatan pelatihan, psikolog, ahli pendidikan, serta perwakilan keluarga korban.
Ketiga, membuka hasil investigasi kepada publik secara transparan.
Keempat, mengubah kurikulum SPPI dari pendekatan yang berorientasi militeristik menjadi pendidikan yang lebih fokus pada aspek manajerial, kewirausahaan, koperasi, sosial, dan pelayanan masyarakat.
Kelima, memastikan keluarga korban memperoleh perhatian dan penghormatan yang layak dari negara.
“Empat nyawa telah pergi. Itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan evaluasi total. Jangan tunggu korban berikutnya. Jangan tunggu air mata berikutnya. Jangan tunggu publik marah lebih besar,” pungkas Toto Izul Fatah.
