Koma.id – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah meminta Polri mengungkap aktor intelektual di balik dugaan pemberian uang Rp 20 juta kepada mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK), untuk menggeser lokasi demonstrasi dari kawasan Istana Kepresidenan ke Gedung DPR/MPR RI.
Menurut Abdullah, pengusutan kasus tersebut tidak boleh berhenti pada pihak yang diduga memberikan uang maupun pelaksana di lapangan.
“Aktor intelektual itu harus diungkap dan dimintai pertanggungjawaban moral. Tujuannya agar peristiwa serupa tidak terulang serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara dan kelompok kepentingan, termasuk mahasiswa sebagai bagian dari kontrol demokrasi, tetap terjaga,” ujar Abdullah, Rabu (24/6/2026).
Abdullah menegaskan Polri harus mampu mencari kebenaran soal ada atau tidaknya upaya menggerakkan mahasiswa agar memindahkan lokasi demonstrasi ke depan kompleks parlemen.
Apalagi, lanjut Abdullah, beredar kabar bahwa uang yang diterima oleh perwakilan mahasiswa UBK diberikan oleh anggota kepolisian.
“Polri harus melakukan investigasi untuk membuktikan benar atau tidaknya pernyataan tersebut. Investigasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” ujar Abdullah.
Abdullah mengingatkan, pembiaran terhadap dugaan keterlibatan anggota polisi dalam kasus tersebut, dapat memunculkan berbagai spekulasi dan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Politikus PKB itu meyakini Polri memiliki mekanisme pengawasan internal yang mampu mengusut dugaan tersebut secara profesional.
“Kasus ini harus diungkap secara terang benderang. Jika benar ada intervensi, berarti oknum tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya dan harus diberikan sanksi sesuai ketentuan disiplin maupun kode etik yang berlaku,” pungkas Abdullah.
Diberitakan sebelumnya, pengakuan mengejutkan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang Rp 20 juta usai demonstrasi dan bertemu Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbuntut panjang.
Kasus ini bermula dari demonstrasi yang digelar BEM sejumlah fakultas UBK di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, pada Senin (15/6/2026), dengan membawa enam tuntutan hasil kajian mereka terhadap kondisi bangsa.
Tuntutan itu meliputi evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan kembali UU Kepolisian, penghentian praktik militerisme, penjagaan stabilitas ekonomi nasional, pemenuhan hak pendidikan, hingga peninjauan kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Di tengah aksi yang sedang berlangsung, orator tiba-tiba mengumumkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersedia menerima perwakilan mahasiswa.
Sebanyak 15 mahasiswa kemudian ditunjuk untuk menemui Gibran di Kantor Wakil Presiden. Polemik muncul sepekan kemudian.
Dalam forum klarifikasi yang digelar mahasiswa pada Senin (22/6/2026) malam, Ketua BEM Fakultas Hukum UBK Abdimaludin mengaku menerima uang Rp 20 juta setelah aksi dan pertemuan dengan Gibran.
