KOMA.ID, JAKARTA – Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menegaskan pemerintah akan tetap melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena merupakan bagian dari janji politik Presiden Prabowo Subianto yang telah mendapatkan mandat dari masyarakat melalui pemilihan umum.
Menurut Qodari, MBG bukan sekadar program pemerintah, melainkan bagian dari visi dan misi yang telah disampaikan Prabowo kepada publik sejak masa kampanye.
Komdigi Tegaskan PP TUNAS Bukan Larang Anak Berinternet, tapi Lindungi dari Risiko Digital
“Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan,” kata Qodari, Rabu (17/6/2026).
Ubed Sepakat Alasan BEM UI Aksi di Bundaran HI : Mahasiswa Terlalu Sering Dikecewakan DPR dan Istana
Ia menjelaskan kemenangan Prabowo dalam pemilihan presiden mencerminkan dukungan masyarakat terhadap berbagai program prioritas yang ditawarkan, termasuk Makan Bergizi Gratis.
Karena itu, pemerintah menilai pelaksanaan MBG merupakan bentuk pemenuhan mandat yang telah diberikan pemilih kepada Presiden.
Qodari mengatakan program tersebut lahir untuk menjawab persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan gizi menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan generasi muda.
Meski demikian, ia mengakui implementasi MBG tidak lepas dari berbagai tantangan di lapangan. Namun, berbagai kendala tersebut dinilai harus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan, bukan alasan menghentikan program.
“Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya,” ujarnya.
Qodari menambahkan pemerintah tetap membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan kritik maupun masukan guna menyempurnakan pelaksanaan program tersebut. Pemerintah juga disebut terus melakukan pembenahan tata kelola agar manfaat MBG dapat dirasakan lebih luas dan tepat sasaran.
Selain MBG, Qodari menyebut sejumlah program prioritas lain yang dijalankan pemerintahan Prabowo juga ditujukan untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
Ia mencontohkan kebijakan penataan ekspor sumber daya alam strategis melalui mekanisme ekspor satu pintu yang diharapkan mampu menekan praktik kecurangan sekaligus meningkatkan penerimaan negara.
Pemerintah juga memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu melalui program Sekolah Rakyat yang saat ini terus dikembangkan.
Menurut Qodari, berbagai kebijakan tersebut merupakan bagian dari agenda besar transformasi nasional yang tengah dijalankan pemerintahan Prabowo.
“Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan,” pungkasnya.
