Koma.id – Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti besarnya anggaran yang digunakan untuk kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto. Peneliti Hukum CELIOS, Muhammad Saleh, memperkirakan total biaya perjalanan internasional Presiden mencapai sekitar Rp1,1 triliun dalam kurun waktu 1,5 tahun pemerintahan.
Menurut Saleh, angka tersebut diperoleh dari perhitungan sejumlah kunjungan luar negeri yang telah dilakukan Presiden sejak menjabat. Berdasarkan catatan CELIOS, Prabowo setidaknya telah melakukan 56 kunjungan internasional ke berbagai negara di kawasan Asia, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika.
“Dari perhitungan kami, total biaya kunjungan luar negeri Presiden dalam kurun sekitar satu setengah tahun mencapai kurang lebih Rp1,1 triliun,” kata Saleh dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).
Ia menjelaskan estimasi tersebut dihitung berdasarkan biaya rata-rata perjalanan presiden beserta rombongan ke berbagai kawasan dunia. Menurut CELIOS, satu kali kunjungan internasional diperkirakan menghabiskan anggaran sekitar Rp22,5 miliar.
Saleh merinci, biaya perjalanan ke negara-negara Asia diperkirakan berkisar antara Rp5 miliar hingga Rp10 miliar per kunjungan. Sementara perjalanan ke kawasan Timur Tengah diperkirakan membutuhkan anggaran Rp10 miliar hingga Rp20 miliar.
Adapun kunjungan ke Eropa diperkirakan menghabiskan sekitar Rp25 miliar, sedangkan perjalanan ke Amerika dapat mencapai Rp30 miliar dalam sekali kunjungan.
CELIOS menilai penggunaan anggaran yang besar untuk perjalanan dinas luar negeri perlu dievaluasi di tengah kondisi fiskal yang sedang dihadapi sejumlah pemerintah daerah. Menurut Saleh, terdapat daerah yang saat ini mengalami kesulitan keuangan hingga berdampak pada keterlambatan pembayaran hak-hak tenaga pendidik.
“Ketika di beberapa daerah masih ada persoalan keterlambatan pembayaran gaji guru honorer dan keterbatasan anggaran pelayanan publik, maka penggunaan anggaran dalam jumlah besar untuk perjalanan dinas perlu menjadi perhatian,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu menunjukkan sensitivitas terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan tantangan fiskal yang dihadapi daerah. Menurutnya, setiap penggunaan anggaran negara harus mempertimbangkan urgensi serta manfaat yang diperoleh masyarakat secara langsung.
CELIOS juga mendorong adanya transparansi yang lebih besar terkait biaya perjalanan luar negeri pejabat negara, termasuk rincian penggunaan anggaran dan hasil konkret yang diperoleh dari setiap kunjungan.
Saleh menegaskan kritik tersebut bukan ditujukan untuk menolak diplomasi internasional yang dilakukan pemerintah. Namun, ia menilai efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tetap harus menjadi perhatian utama di tengah kebutuhan pembangunan yang masih besar.
“Kunjungan luar negeri tentu penting untuk diplomasi dan kerja sama internasional. Tetapi publik juga berhak mengetahui manfaat yang diperoleh dan sejauh mana biaya yang dikeluarkan sebanding dengan hasil yang dicapai,” katanya.
Sementara itu, pemerintah sebelumnya menyatakan kunjungan luar negeri Presiden dilakukan untuk memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, menarik investasi, memperluas kerja sama ekonomi, memperkuat ketahanan pangan dan energi, serta meningkatkan hubungan bilateral dengan berbagai negara mitra.
Pihak Istana juga beberapa kali menegaskan bahwa agenda kunjungan luar negeri Presiden merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif Indonesia di tengah dinamika geopolitik dan ekonomi global yang terus berkembang.
Meski demikian, sorotan CELIOS menambah daftar kritik terhadap pengelolaan anggaran negara yang belakangan menjadi perhatian berbagai kalangan, termasuk akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mahasiswa yang menuntut peningkatan efisiensi belanja pemerintah.
