Koma.id – Pemerintah terus memperkuat sistem keamanan siber nasional menyusul meningkatnya ancaman dan serangan digital yang menargetkan sektor pemerintahan, ekonomi, hingga keamanan nasional sepanjang 2025 hingga awal 2026.
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan pemerintah melalui berbagai kementerian dan lembaga telah melakukan langkah-langkah penguatan keamanan siber guna menghadapi perkembangan ancaman digital yang semakin kompleks.
“Diperlukan koordinasi lintas sektor yang kuat agar penanganan ancaman siber dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan terpadu,” kata Dudung dalam keterangan tertulis yang dikutip di Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Menurut Dudung, transformasi digital yang terus berkembang harus diimbangi dengan sistem perlindungan siber yang memadai. Hal tersebut penting mengingat serangan siber saat ini tidak hanya menyasar data pribadi masyarakat, tetapi juga infrastruktur strategis dan layanan publik.
Pemerintah, lanjutnya, terus mendorong penguatan kapasitas lembaga negara dalam mendeteksi, mencegah, dan merespons berbagai bentuk ancaman siber yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
Alarm Bahaya Ekonomi! Rupiah Jebol Rp18.000 per Dolar AS, IHSG Terjun Bebas ke Level 5.700
Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menunjukkan tren ancaman siber masih tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai bentuk serangan seperti phishing, ransomware, pencurian data, malware, hingga upaya peretasan terhadap sistem elektronik pemerintah menjadi tantangan yang terus dihadapi.
Selain itu, maraknya aktivitas penipuan digital, kebocoran data, dan serangan terhadap sistem informasi publik juga menjadi perhatian pemerintah. Kondisi tersebut mendorong perlunya peningkatan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pelaku industri, serta penyelenggara sistem elektronik.
Dudung menegaskan keamanan siber kini menjadi bagian penting dari ketahanan nasional. Karena itu, pemerintah tidak hanya fokus pada aspek teknologi, tetapi juga peningkatan kualitas sumber daya manusia dan literasi digital masyarakat.
“Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keamanan digital juga menjadi faktor penting dalam menghadapi ancaman siber yang terus berkembang,” ujarnya.
Sementara itu, pemerintah melalui BSSN terus memperkuat sistem pemantauan dan respons insiden siber nasional. Langkah tersebut mencakup penguatan pusat operasi keamanan siber, peningkatan kemampuan deteksi dini, serta pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat nasional maupun internasional.
Pemerintah juga tengah mendorong percepatan implementasi berbagai regulasi terkait perlindungan data dan keamanan informasi sebagai bagian dari upaya membangun ekosistem digital yang aman dan terpercaya.
Dengan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap layanan digital, pemerintah menilai penguatan keamanan siber menjadi salah satu prioritas strategis guna menjaga stabilitas ekonomi, pelayanan publik, serta keamanan nasional di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat.
