KOMA.ID, JAKARTA – Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk lebih banyak mendelegasikan misi diplomasi luar negeri yang bersifat teknis dan taktis kepada Menteri Luar Negeri Sugiono. Menurutnya, langkah tersebut akan membuat diplomasi Indonesia berjalan lebih efektif sekaligus menghemat anggaran negara.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri, mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat, dan Juru Bicara Kepresidenan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai tidak semua agenda diplomasi harus dijalankan langsung oleh Presiden.
“Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono,” kata Dino Patti Djalal dalam pernyataan terbukanya, Sabtu (30/5/2026).
Menurut Dino, biaya perjalanan Menteri Luar Negeri jauh lebih kecil dibandingkan lawatan Presiden yang umumnya melibatkan rombongan besar, pengamanan berlapis, perangkat protokoler, hingga kebutuhan logistik lainnya.
Ia menilai hasil yang diperoleh dari sejumlah agenda diplomasi bilateral juga tidak akan jauh berbeda apabila diwakili oleh Menteri Luar Negeri, khususnya untuk pembahasan yang bersifat teknis maupun tindak lanjut kerja sama antarpemerintah.
“Ini juga akan menghemat biaya karena biaya perjalanan Menlu mungkin hanya didampingi oleh tiga orang staf akan jauh lebih hemat dari biaya perjalanan Presiden, dan hasilnya dari segi substansi juga kurang lebih akan sama,” ujarnya.
Dino juga mengingatkan bahwa dalam praktik diplomasi modern, Menteri Luar Negeri semestinya menjadi ujung tombak hubungan luar negeri negara. Karena itu, ia berharap Sugiono dapat lebih fokus menjalankan peran tersebut dibandingkan hanya menjadi bagian dari rombongan Presiden dalam berbagai kunjungan internasional.
“Menlu Sugiono harus melepaskan diri sebagai bagian dari entourage Presiden yang harus selalu berada di samping Presiden,” katanya.
Selain mendorong penguatan peran Menlu, Dino juga menyarankan Presiden Prabowo memanfaatkan teknologi komunikasi sebagai instrumen diplomasi yang lebih efisien. Menurutnya, komunikasi dengan para pemimpin dunia tidak selalu harus dilakukan melalui pertemuan tatap muka yang membutuhkan biaya besar.
“Untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau zoom call atau telepon,” ujarnya.
Dino menilai perkembangan teknologi saat ini memungkinkan kepala negara tetap membangun komunikasi intensif tanpa harus melakukan perjalanan internasional secara berulang. Bahkan, menurutnya, banyak agenda bilateral yang substansinya dapat diselesaikan melalui pembicaraan virtual selama satu hingga dua jam.
Selain itu, ia juga mendorong Presiden Prabowo untuk lebih banyak menerima kunjungan kepala negara sahabat di Indonesia dibandingkan melakukan lawatan ke luar negeri. Pola tersebut dinilai lebih efisien sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai tuan rumah diplomasi internasional.
“Saya juga menganjurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri,” tuturnya.
Dino mencontohkan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang lebih sering menerima tamu negara di Beijing dibandingkan melakukan kunjungan ke berbagai negara.
Adapun jika Presiden harus menghadiri agenda internasional, Dino menyarankan agar momentum tersebut dimaksimalkan dengan memperbanyak pertemuan bilateral dalam satu kunjungan. Ia mengusulkan konsep **Formula 1+8**, yakni satu kehadiran Presiden dalam forum internasional dibarengi sedikitnya delapan pertemuan dengan pemimpin negara lain yang juga hadir.
“Kami menyarankan istana menerapkan Formula 1+8. Dalam menghadiri forum internasional seperti PBB, G20, ASEAN atau Davos, Presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan delapan kepala negara lain,” katanya.
Menurut Dino, pola tersebut akan membuat setiap perjalanan luar negeri Presiden memiliki nilai strategis yang lebih besar, sekaligus mengurangi kebutuhan melakukan kunjungan bilateral secara terpisah ke banyak negara.
Ia menegaskan, usulan tersebut bukan ditujukan untuk mengurangi peran Presiden dalam diplomasi internasional, melainkan untuk memastikan setiap kegiatan luar negeri benar-benar efektif, efisien, dan memberikan manfaat maksimal bagi kepentingan nasional di tengah tuntutan penghematan anggaran negara.
