KOMA.ID, JAKARTA – Diplomat senior Indonesia, Dino Patti Djalal, mengusulkan konsep Formula 1+8 sebagai strategi baru diplomasi Presiden Prabowo Subianto. Melalui skema tersebut, setiap kali menghadiri forum internasional, Presiden diharapkan tidak hanya menyampaikan pidato atau menghadiri agenda utama, tetapi sekaligus menggelar sedikitnya delapan pertemuan bilateral dengan pemimpin negara lain yang hadir.
Menurut mantan Wakil Menteri Luar Negeri dan mantan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat itu, konsep tersebut dapat meningkatkan efektivitas diplomasi sekaligus mengurangi frekuensi perjalanan luar negeri Presiden yang belakangan menjadi sorotan publik.
Dino Patti Djalal Dorong Prabowo Lebih Banyak Tugaskan Menlu Sugiono Jalankan Misi Diplomasi
“Kami menyarankan istana menerapkan Formula 1 + 8 yaitu dalam menghadiri forum internasional misalnya ke Davos atau PBB di New York atau ASEAN atau G20 dan lain sebagainya, sembari menyampaikan pidato, Presiden juga bisa menerima atau bertemu paling tidak dengan 8 kepala negara lain,” kata Dino Patti Djalal dalam pernyataan terbukanya.
Dino menjelaskan, pendekatan tersebut memungkinkan agenda diplomasi Indonesia berjalan lebih efisien karena banyak kepentingan bilateral dapat diselesaikan dalam satu momentum kunjungan internasional.
Bahkan saran ini juga merujuk pada angka favorit Presiden Prabowo Subianto dengan angka 8. Sehingga ide ini dirasa bisa lebih menyentuh rasa dan pemikiran pribadi Presiden Republik Indonesia ke 8 tersebut.
“Kenapa delapan, karena nampaknya angka 8 adalah favorit presiden yang juga dikenal dengan 08,” lanjut Dino.
” Bapak Presiden telah menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada saya, yang berarti Bapak mempercayai kredibilitas dan pandangan saya mengenai politik luar negeri. Karena itu saya juga merasa memiliki tanggung jawab moril untuk menyampaikan pesan apa adanya.
Ia bahkan menyinggung adanya sejumlah peluang pertemuan bilateral yang disebut belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satunya ketika Presiden Finlandia, Alexander Stubb, disebut ingin bertemu Presiden Prabowo saat Sidang Umum PBB di New York.
“Konon sewaktu menghadiri sidang PBB di New York Presiden Finlandia Alexander Stubb yang merupakan pemimpin barat yang paling progresif ingin bertemu dengan Presiden Prabowo di New York tapi tidak pernah direspon, entah kenapa,” ujarnya.
Selain Formula 1+8, Dino juga menyampaikan empat rekomendasi lain yang menurutnya dapat menjadi bahan evaluasi dalam pelaksanaan diplomasi Indonesia ke depan.
Pertama, Presiden Prabowo disarankan lebih banyak memanfaatkan teknologi komunikasi seperti panggilan video, telepon, maupun konferensi virtual untuk menjaga hubungan dengan para pemimpin dunia.
“Untuk menjaga komunikasi dengan pemimpin dunia lain kami menyarankan Presiden Prabowo lebih mengandalkan video call atau zoom call atau telepon,” katanya.
Menurut Dino, banyak pertemuan bilateral yang substansinya hanya berlangsung satu hingga dua jam, sementara sebagian besar waktu lainnya digunakan untuk agenda seremonial yang tidak selalu diperlukan.
Kedua, ia meminta agar kunjungan luar negeri Presiden dirancang lebih terencana dan transparan. Menurutnya, agenda perjalanan internasional sebaiknya diumumkan kepada publik jauh hari sebelum keberangkatan.
“Kunjungan internasional Presiden Prabowo dilakukan dengan profesional dan perencanaan yang baik,” tegasnya.
Dino menilai keterbukaan informasi penting untuk menjaga akuntabilitas sekaligus menghindari persepsi negatif di tengah masyarakat.
Saran ketiga adalah memperbanyak penerimaan tamu negara di Indonesia dibandingkan melakukan kunjungan ke luar negeri. Ia mencontohkan Presiden Tiongkok Xi Jinping yang lebih sering menerima pemimpin dunia di Beijing daripada melakukan perjalanan internasional.
“Saya juga menganjurkan untuk satu tahun ke depan Presiden Prabowo lebih banyak menerima tamu negara di tanah air ketimbang melakukan perjalanan ke luar negeri,” ujarnya.
Sementara rekomendasi keempat adalah mendelegasikan lebih banyak misi diplomatik yang bersifat teknis kepada Menteri Luar Negeri Sugiono.
“Saya juga mengusulkan agar ke depan sebagian besar misi diplomatik yang bersifat taktis dapat dioper ke Menlu Sugiono,” katanya.
Dino menilai langkah tersebut tidak hanya lebih hemat dari sisi biaya negara, tetapi juga dapat memperkuat fungsi Kementerian Luar Negeri sebagai ujung tombak diplomasi Indonesia.
Dalam pernyataannya, Dino juga mengingatkan bahwa publik kini semakin memperhatikan efektivitas kunjungan luar negeri Presiden. Ia menilai pemerintah perlu lebih sensitif terhadap persepsi masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi global yang masih penuh ketidakpastian.
“Dalam suasana yang serba prihatin dan was-was akibat gejolak dunia, rakyat Indonesia tidak lagi terpukau dengan kemegahan protokoler dalam dunia diplomasi,” pungkasnya.
