KOMA.ID, JAKARTA – Cendekiawan sekaligus mantan pejabat negara, Yudi Latif, menilai persoalan kualitas sumber daya manusia dan lemahnya semangat kerja bersama menjadi salah satu faktor utama yang membuat Indonesia sulit melompat menjadi negara maju.
Dalam refleksinya terkait kondisi kebangsaan dan tata kelola pemerintahan, Yudi menyebut sistem negara pada dasarnya tidak akan pernah melampaui kualitas manusia yang menjalankannya. Ia menyoroti masih lemahnya disiplin, integritas, serta kapasitas kerja kolektif di Indonesia.
Muhammad AS Hikam Soroti Wacana Syarat Caketum PBNU, Ingatkan Jangan Hambat Kader Potensial
“Saudaraku, sistem tidak pernah melampaui kualitas manusia yang menggerakkannya. Adapun kualitas manusia Indonesia sendiri masih bermasalah dalam disiplin, integritas dan kapasitas kerja bersama,” ujar Yudi Latif dalam keterangannya.
Menurutnya, kondisi tata kelola negara saat ini ibarat sebuah orkestra besar yang kehilangan arah dan keselarasan. Ia menggambarkan berbagai institusi negara berjalan sendiri-sendiri tanpa irama tujuan bersama yang kuat.
“Sementara itu, sistem bernegara kita ibarat orkestra tua yang kehilangan konduktor batinnya. Setiap alat musik masih berbunyi—kadang terlalu keras—namun tak lagi mendengar irama keseluruhan,” katanya.
Yudi juga mantan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ini pun menilai banyak institusi pemerintah lebih sibuk menampilkan capaian administratif dibanding memperkuat substansi pelayanan dan komitmen kerja bersama. Bahkan, pembangunan disebut mulai bergeser menjadi kompetisi antarlembaga dan kepentingan sektoral.
“Kementerian bernyanyi tentang capaian, lembaga menari di atas laporan tahunan, rapat berubah menjadi seremoni angka, sementara komitmen ikatan kerja bersama mengendur,” ujarnya.
Ia menambahkan, partai politik pun dinilai lebih fokus mengamankan kepentingan masing-masing dibanding memperjuangkan agenda besar kebangsaan. Dalam situasi tersebut, setiap institusi negara disebut sibuk menjaga kewenangan sendiri-sendiri sehingga kehilangan semangat gotong royong.
“Partai-partai politik lebih sibuk mengamankan kepentingan masing-masing, melupakan agenda besar perjuangan bangsa. Setiap institusi menjaga pagar kewenangan, seolah republik hanya gugusan kantor yang dipisahkan sekat administrasi,” lanjutnya.
Selain itu, Yudi yang juga Anggota Dewan Pendiri Rektor Universitas Paramadina Mulya itu pun menyoroti kebijakan negara yang menurutnya kerap mudah dipengaruhi arus kepentingan eksternal. Ia menilai hukum pun saat ini sering kehilangan kepastian dan berubah menjadi ruang tafsir yang bisa dinegosiasikan.
“Hukum tak lagi menjadi tuntunan, melainkan jerat labirin. Kepastian berubah menjadi tafsir yang bisa dinegosiasikan. Negara tampak bergerak, tetapi seperti roda di lumpur: bising, ramai, tanpa sungguh maju,” ucapnya.
Dalam pandangannya, Indonesia sebenarnya tidak kekurangan gagasan besar pembangunan. Berbagai program strategis seperti hilirisasi, transformasi digital, swasembada hingga visi Indonesia sebagai poros dunia dinilai menunjukkan adanya ambisi besar menuju masa depan.
Namun demikian, Yudi mengingatkan bahwa visi besar harus dibarengi kapasitas birokrasi dan kualitas sumber daya manusia yang memadai agar tidak berhenti sebagai slogan.
“Ide besar dipidatokan dengan semangat langit, tetapi dijalankan oleh mesin birokrasi yang tambun tapi lamban, dengan pejabat yang miskin kompetensi dan integritas. Visi lebih cepat lahir daripada kapasitas; ambisi melampaui disiplin,” katanya.
Ia menegaskan, kemunduran suatu bangsa bukan semata karena kekurangan ide, melainkan karena hilangnya keterhubungan antarelemen negara dan melemahnya semangat pelayanan publik.
“Dalam bernegara, kita kehilangan sifat dasar gotong-royong. Negara bak kapal besar disesaki nahkoda kecil: masing-masing memegang peta sendiri, merasa paling penting, dan berbicara tentang tujuan—tanpa pernah bergerak ke arah yang sama,” tutup Yudi Latif.
