Koma.id– Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat daerah yang terbukti melakukan penyimpangan dan tindak korupsi. Dalam pidato rapat paripurna DPR, Prabowo menyatakan status ASN bukan jaminan seseorang aman dari pemecatan apabila tidak bekerja untuk kepentingan rakyat.
“Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau tidak, suruh dia di rumah saja biar malu sama istri dan anak,” kata Prabowo di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo meminta dukungan penuh DPR dan pemerintah daerah untuk memperkuat reformasi birokrasi serta pemberantasan korupsi. Menurutnya, pembenahan aparat negara menjadi langkah penting demi mewujudkan Indonesia sebagai negara kuat dan maju di masa depan.
“Saya minta dukungan dari wakil rakyat. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara hebat, tidak jadi negara lemah,” ujarnya.
Prabowo turut mengingatkan kepala daerah agar tidak merasa aman melakukan penyimpangan. Ia menyebut perkembangan teknologi memungkinkan pemerintah pusat memantau aktivitas pejabat daerah secara cepat dan akurat.
“Jangan kira engkau jadi bupati, gubernur, kita tidak bisa pantau dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan,” tegasnya.
Prabowo juga prihatin karena praktik korupsi masih terjadi di lingkungan pejabat negara. Ia bahkan menyinggung penggunaan teknologi radar bawah tanah untuk mendeteksi bunker maupun aset kekayaan yang disembunyikan.
Menurut Prabowo, teknologi yang selama ini digunakan untuk mendeteksi senjata dan ranjau bawah tanah dapat dimanfaatkan untuk melacak aset tersembunyi milik pejabat yang diduga hasil korupsi.
“Saya akan gunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi sekarang bisa cari senjata di bawah tanah, radar bisa deteksi ranjau, kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau,” katanya.
