Koma.id – Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia (JMI), Islah Bahrawi, menilai bahwa tuntutan reformasi yang bergulir hari ini tak ada masalah dengan struktural dan instrumen di tubuh Polri.
Hal ini disampaikan Islah Bahrawi saat menjadi narasumber dalam siaran Podcast Koma Indonesia yang dikutip pada Kamis (5/2/2026).
“Yang menjadi masalah adalah persoalan-persoalan kultural, etis, moral dari masing-masing personil. Kalau kita mungkin sering dengar istilah oknum tapi pada prinsipnya ini adalah persoalan kultural atau budaya yang tercipta di dalam Polri yang terjadi secara kognitif,” kata Islah.
Islah menerangkan, dalam konteks penegakan hukum, memang cenderung adanya upaya yang bergeser dari tugas dan fungsinya dah hal tersebut bisa terjadi dimana saja.
“Itu terjadi di mana saja. Artinya penyimpangan secara kultural, moral, etis, dilakukan oleh oknum-oknum semua penegak hukum di seluruh dunia,” katanya.
Meski begitu, perilaku tersebut tidak dapat dinormalisasi seolah-olah yang wajar. Menurutnya di negara maju speerti Amerika dan Inggris pun juga memiliki kecederungan tersebut.
“Di negara semaju Amerika, Inggris, itu punya kecenderungan penyimpangan-penyimpangan. Apalagi di Indonesia yang memang bisa dibilang pemberdayaan Polri setelah pasca reformasi ini baru berumur 20 tahunan,” ungkapnya.
“Artinya banyak sekali oknum-oknum dari kepolisian yang punya kecenderungan merasa punya kegagahan tersendiri sehingga kemudian terjadi penyimpangan.
Ditegaskannya, jika berbicara reformasi secara kulural maka hal ini merupakan bagian dari tugas bersama dalam rangka memperkuat persoalan-persoalan yang bersifat kulural.
“Artinya kalau kita mau bicara faktor kultural di dalam tubuh penegak hukum kita itu adalah tugas kita bersama makanya reformasi yang dimaksud Komite Reformasi Polri hari ini itu adalah lebih fokus pada persoalan-persoalan kultural.
