Koma.id– Dorongan mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad yang menyebut reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) baru akan nyata jika disertai pergantian Kapolri dinilai sarat muatan personal.
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) Haidar Alwi menilai, latar belakang konflik masa lalu antara Abraham Samad dan institusi kepolisian tidak bisa dilepaskan dari narasi kritik tersebut.
Menurutnya, Abraham Samad merupakan figur yang memiliki sejarah konflik serius dengan Polri. Fakta tersebut, kata dia, harus menjadi pertimbangan publik dalam menilai objektivitas dan bobot argumentasi yang disampaikan.
Jadi, kritik terhadap institusi negara seharusnya bertumpu pada data, indikator kinerja, serta analisis kelembagaan yang komprehensif.
Ketika reformasi Polri direduksi semata-mata menjadi persoalan pergantian pucuk pimpinan, menurutnya, fokus diskusi bergeser dari pembenahan institusi menuju persoalan personal.
Untuk itu, kritik keras yang tidak disertai analisis struktural lebih mencerminkan kekecewaan pribadi yang belum sepenuhnya terlepas dari pengalaman masa lalu.
“Kritik keras terhadap Polri yang tidak disertai analisis struktural lebih cenderung sebagai ekspresi kekecewaan pribadi yang belum sepenuhnya terlepas dari pengalaman masa lalu,” kata Haidar Alwi.
Dalam konteks ini, Haidar menyebut publik juga berhak menilai apakah pernyataan Abraham Samad merupakan evaluasi institusional atau refleksi dari relasi personal yang belum selesai dengan Polri.
Kemudian ia mengingatkan bahwa keputusan strategis negara, termasuk reformasi Polri, tidak dapat didasarkan pada sentimen atau pengalaman individu, sekuat apa pun klaim moral yang dibangun.
