Koma.id | Jakarta – Anggota Komite Eksekutif Papua (KEP) Paulus Waterpauw menegaskan kemiskinan ekstrem masih menjadi persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan di Papua. Hal itu disampaikan usai pertemuan koordinasi KEP dengan Kementerian PPN/Bappenas di Jakarta, Senin (19/01).
Menurut Paulus, rendahnya pendapatan masyarakat di bawah garis kemiskinan memicu berbagai masalah sosial hingga gangguan keamanan.
“Konflik, pertentangan sosial, bahkan kekerasan bersenjata itu berawal dari kemiskinan. Kalau perut kenyang, penghasilan ada, maka pikiran tenang dan orang bisa bekerja dengan baik,” ujarnya.
Selain kemiskinan ekstrem, Paulus menyoroti keterbatasan energi listrik sebagai hambatan besar pembangunan. Ia menilai banyak potensi sumber daya alam Papua yang belum tergarap karena minimnya infrastruktur kelistrikan.
“Kalau pemerintah daerah ditopang serius oleh pemerintah pusat untuk menyiapkan sumber kelistrikan, maka investasi akan masuk. Dengan listrik, industri besar hingga industri rumah tangga bisa berkembang,” jelasnya.
Paulus juga menekankan perlunya pembenahan mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar benar-benar bersifat bottom-up dan mencerminkan aspirasi masyarakat.
“Jauhkan Musrenbang dari kepentingan politik. Bicara kepentingan rakyat secara murni. Kalau masyarakat butuh air bersih, bangun air bersih. Butuh jalan antar kampung, bangun jalan. Butuh listrik, sekolah, puskesmas, ya wujudkan itu,” tegasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat di bawah kepemimpinan Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk intervensi percepatan penurunan kemiskinan ekstrem dan stunting. Satgas tersebut dikerahkan di tujuh kabupaten, yakni Manokwari, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Teluk Bintuni, Fakfak, Teluk Wondama, dan Kaimana.
Pemerintah provinsi mengalokasikan dana Rp18 miliar untuk program intervensi, termasuk pembangunan infrastruktur air bersih, kamar mandi dan toilet, pemberian makanan bergizi, serta bantuan sosial non-tunai. Targetnya, penurunan stunting sebesar 70 persen dari 2.659 anak yang tercatat di Papua Barat.
“Kita upayakan agar setiap tahun angka kemiskinan ekstrem bisa turun,” kata Waterpauw.
Program intervensi dimulai dari Manokwari Selatan pada 7 Juni 2023 dan dilanjutkan ke kabupaten lain. Satgas provinsi ditugaskan berkoordinasi dengan satgas kabupaten agar pelaksanaan berjalan maksimal.
