Koma.id– Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta rencana pengembangan perkebunan kelapa sawit di Papua, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung kemandirian energi, dikaji secara ilmiah dan komprehensif sebelum direalisasikan.
Daniel menegaskan pembangunan yang menyangkut lingkungan tidak boleh dilakukan tanpa kajian mendalam karena berisiko menimbulkan kerusakan ekosistem dan bencana alam.
Talenta Cilik Maulida Kesuma Tampil di Film Ageman, Angkat Kisah Anak di Tengah Konflik Agama
Ia juga mendorong pemerintah melibatkan masyarakat lokal dan adat Papua dalam proses pengambilan keputusan, serta menghentikan penerbitan izin baru baik untuk tambang maupun perkebunan yang berpotensi memusnahkan hutan, terutama kawasan hulu dan daerah aliran sungai.
Sikap serupa disampaikan Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay yang menolak pewarisan bencana ekologis kepada generasi Papua akibat ekspansi sawit. Sekretaris DAP, Zakarias Horota, mengingatkan dampak pembukaan lahan, illegal logging, dan perkebunan sawit di Sumatra dan Aceh yang baru terasa puluhan tahun kemudian.
Ia meminta pemerintah daerah mengevaluasi perizinan sawit karena dinilai lebih menguntungkan investor dan berpotensi merampas hutan adat, seraya mencontohkan kasus perusahaan sawit di Manokwari yang menyebabkan beralihnya kepemilikan lahan tanpa kejelasan bagi masyarakat adat.
