Koma.id — Pemerintah Republik Indonesia menegaskan opsi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu skema pelunasan utang jumbo proyek kereta cepat Jakarta–Bandung alias Whoosh. Pernyataan ini datang dari dua menteri koordinator yang menangani bidang berbeda.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah untuk menyelesaikan tanggungan utang Whoosh, yang disebut-sebut mencapai sekitar Rp 116 triliun.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan bahwa APBN akan “turut serta” dalam upaya penyelesaian utang proyek tersebut.
Meski demikian, pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, secara tegas menolak penggunaan APBN untuk melunasi utang Whoosh. Ia menyatakan bahwa pelaksanaan proyek ini seharusnya dilakukan oleh pihak profesional sesuai skema korporasi tanpa membebani anggaran negara.
“Manajerial Whoosh harus dilakukan oleh profesional tanpa melibatkan keuangan negara,” tegas Nailul Huda dalam komentarnya.
Nasib Rupiah Hari Ini 18 Mei 2026
Skema pembayaran utang melalui APBN pun dinilai mengandung risiko fiskal yang tidak kecil. Beberapa studi mengungkap bahwa proyek Whoosh menelan biaya awal US$ 7,27 miliar (setara lebih dari Rp 100 triliun) dengan porsi pembiayaan luar negeri sebesar 75 %.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa bila beban utang tersebut diambil alih oleh negara, maka APBN akan terbebani di tengah tantangan fiskal lainnya.
Sebelumnya, operator proyek dinilai mengalami penurunan performa operasional dan hambatan dalam menutup biaya, sehingga menyeret beban utang ke tekanan publik.
Pemerintah menyebut bahwa beberapa opsi sedang dikaji, termasuk restrukturisasi utang dan pembagian beban (burden sharing) antara BUMN, konsorsium, dan pemerintah. Namun, mekanisme detil mengenai bagaimana APBN akan dilibatkan, tingkat keterlibatan BUMN, dan implikasi fiskalnya belum diumumkan secara publik.
Karena itu, pengamat menekankan perlunya transparansi mengenai skema pembayaran utang, agar beban kepada publik maupun anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara jelas.
