Koma.id– Presiden Prabowo Subianto menginginkan segera dilakukan dilakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh lembaga negara, jadi tida hanya Polri, namun seluruh institusi perlu dikaji ulang baik dari segi kinerja maupun struktur kelembagaannya.
Hal itu disampaikan Ketua merangkap Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jimly Asshiddiqie, usai pelantikannya oleh Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jumat (7/11/2025).
“Presiden sangat responsif terhadap aspirasi rakyat mengenai kepolisian. Bahkan, beliau juga menyampaikan, bukan hanya kepolisian sebetulnya yang harus dievaluasi, semua kelembagaan yang kita bangun sesudah reformasi perlu dikaji,” ujarnya.
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Diperiksa 7 Jam Terkait Kasus Penipuan Umrah Hanania Travel
Sementara itu terkait pembentukan Komisi Percepatan Reformasi Polri, kata Jimly, merupakan langkah pemerintah dalam menjawab tuntutan masyarakat sejak puncak gelombang kritik terhadap Polri pada Agustus lalu.
“Nah, salah satunya adalah kepolisian sesuai dengan aspirasi yang tumbuh dan berkembang dari masyarakat, terutama puncaknya pada Agustus lalu. (Pembentukan komisi ini) juga disuarakan tokoh-tokoh bangsa kepada Bapak Presiden,” tegasnya.
Jimly menekankan bahwa Komisi Percepatan Reformasi Polri akan bekerja secara independen tanpa intervensi pihak mana pun. Ia menyebut komisi harus menghasilkan keputusan yang bersifat mengikat, bukan sekadar rekomendasi yang berhenti di atas kertas.
“Mudah-mudahan tim ini bisa bekerja sebaik-baiknya. Tentu bukan hanya hasil yang diperlukan, tapi juga proses. Bagaimana rekomendasi kebijakan yang perlu direformasi itu nanti diperoleh, bagaimana caranya,” pungkasnya.
Jadi apabila Presiden Prabowo Subianto menginginkan segera dilakukan dilakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh lembaga negara, jadi tida hanya Polri, maka sejatinya TNI pun bisa segera direformasi.
