Jakarta – Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Guntur Romli, secara tegas menolak wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI, Soeharto. Ia menilai langkah tersebut bukan hanya tidak pantas, tetapi juga berpotensi mencederai ingatan kolektif bangsa terhadap sejarah kelam masa Orde Baru.
“Secara pribadi, saya menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto, baik atas dasar subjektif maupun objektif,” tegas Guntur.
Hal itu mengemuka dalam Diskusi Publik bertajuk Pro-Kontra Gelar Pahlawan untuk Soeharto: Kejar Tayang?”, hari ini.
Ia mengatakan, generasi muda saat ini sudah memiliki akses terhadap data dan catatan sejarah yang jauh lebih akurat mengenai masa pemerintahan Soeharto. Dari fakta-fakta yang telah terungkap, lanjutnya, tidak ada nilai-nilai kepahlawanan yang tercermin dari kebijakan maupun tindakannya.
Guntur juga menyoroti bagaimana kehidupan sosial dan politik di masa Orde Baru justru bertolak belakang dengan cita-cita demokrasi. “Pemerintahan saat itu lebih menyerupai mimpi buruk yang mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi,” ujarnya.
Ia mengingatkan salah satu peristiwa paling kelam pada masa itu, yakni Penembakan Misterius (Petrus). “Itu bentuk kekerasan negara terhadap rakyatnya sendiri. Banyak korban yang ditemukan tanpa penjelasan, tanpa keadilan, hanya meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga dan masyarakat,” tutur Guntur.
Lebih jauh, Guntur menyinggung berbagai pelanggaran HAM yang terjadi di era tersebut, termasuk tragedi 27 Juli 1996 atau Kudatuli yang hingga kini belum diakui sebagai pelanggaran HAM berat. Ia juga menilai kebijakan represif seperti larangan memakai jilbab saat pembuatan KTP menjadi bukti kuatnya kontrol negara terhadap kebebasan pribadi dan keyakinan warga.
“Dengan mempertimbangkan seluruh aspek itu pelanggaran HAM, represi politik, pembatasan kebebasan sipil sangat tidak pantas jika Soeharto diberi gelar pahlawan nasional,” tegasnya.
Menurut Guntur, seorang pahlawan sejati seharusnya menjadi simbol perjuangan, keadilan, dan kemanusiaan, bukan sosok yang meninggalkan luka sejarah bagi bangsanya.
“Memberi gelar pahlawan kepada Soeharto sama saja menutup mata terhadap penderitaan jutaan rakyat di masa itu,” pungkasnya.
