Koma.id | Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan optimisme bahwa pihaknya mampu menyerap 96 persen anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga akhir Desember 2025. Pernyataan tersebut disampaikan langsung di hadapan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam pertemuan di Wisma Mandiri, Jakarta.
“Saya sudah laporkan penyerapannya, saya janjikan penyerapan kami di Desember akhir itu, ya paling tidak 96 persen itu akan tercapai,” ujar Maruarar.
Menanggapi hal itu, Purbaya menilai strategi Kementerian PKP sudah berada di jalur yang tepat, terutama dalam penyerapan program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menargetkan pembiayaan 350 ribu unit rumah subsidi tahun ini. Namun, ia tetap memberikan catatan agar percepatan realisasi anggaran dilakukan lebih agresif.
“Tadi memang ada beberapa bagian yang masih agak lambat penyerapannya. Kita diskusi bareng, apa masalahnya? Ada beberapa batasan di publik, dan kita pikirkan cara menghilangkannya dalam waktu dekat,” kata Purbaya.
Ia menegaskan, jika hingga akhir Oktober penyerapan anggaran tidak menunjukkan progres signifikan, maka dana tersebut akan dialihkan ke sektor lain. Evaluasi akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan dalam beberapa pekan ke depan.
“Saya ingin lihat akhir bulan seperti apa. Kalau bagus, ya kita nggak pindahin uangnya. Tapi kalau ada masalah, ya kita pindahin tempat lain dulu,” tegasnya.
Purbaya juga berharap program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dapat berjalan optimal. Ia memperkirakan, jika sektor properti berkembang sesuai target, pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 5,6 hingga 5,7 persen.
Dalam kesempatan yang sama, Maruarar mengakui keterbatasan APBN dalam merealisasikan Program 3 Juta Rumah. Namun, ia menyebut telah mengupayakan skema alternatif seperti pemanfaatan Giro Wajib Minimum Bank Indonesia (GWM BI) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus perumahan.
“Kami tetap berinovasi. Makanya ada GWM BI, ada KUR perumahan, dan sebagainya yang sebelumnya belum pernah ada,” jelasnya.
Ara juga mengumumkan bahwa kuota FLPP tahun 2026 tetap dipertahankan sebesar 350 ribu unit. Sementara itu, program renovasi rumah tidak layak huni akan mengalami lonjakan signifikan dari 45 ribu unit menjadi 400 ribu unit.
“Program renovasi rumah oleh negara tahun depan naik 8-9 kali lipat. Terima kasih Pak Menteri Keuangan,” ucapnya.
Sebelumnya, Purbaya juga mengancam akan menarik anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap optimal. Badan Gizi Nasional (BGN) bahkan telah mengembalikan Rp 70 triliun dari alokasi Rp 171 triliun karena realisasi belanja hanya mencapai 16,9 persen hingga September 2025.
Pemerintah kini fokus mempercepat realisasi lintas kementerian melalui koordinasi terbuka dan nonbirokratis. Purbaya menekankan bahwa seluruh mekanisme pelaksanaan program berada di bawah kendali pemerintah pusat, sehingga hambatan teknis dapat segera diselesaikan.
“Ini kan semuanya kita yang bikin aturannya, jadi bisa dibereskan cepat,” pungkasnya.
