Koma.id– Sejumlah anggota Komisi XI DPR RI meminta Bank Indonesia (BI) memperkuat sosialisasi kebijakan Payment ID sebelum resmi diterapkan ke masyarakat. Desakan itu muncul menyusul kekhawatiran bahwa kebijakan baru tersebut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman publik seolah-olah seluruh transaksi keuangan akan diawasi pemerintah.
Anggota Komisi XI DPR, Harris Turino, menegaskan bahwa langkah uji coba Payment ID seharusnya didahului diskusi bersama DPR. Sebab, kebijakan yang belum tersosialisasi dengan baik justru bisa menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Senada, anggota Komisi XI DPR, Anis Byarwati, juga menyoroti lemahnya sosialisasi BI terkait Payment ID. Ia menilai masyarakat masih bingung dengan tujuan serta mekanisme sistem tersebut, terutama setelah sempat terjadi kasus pemblokiran rekening yang memicu keresahan publik.
