Gulir ke bawah!
NKRI Harga Mati
NKRI Harga Mati
Hukum

Pakar Hukum Usul Kejagung Harus Sat Set Kejar Riza Chalid

Views
×

Pakar Hukum Usul Kejagung Harus Sat Set Kejar Riza Chalid

Sebarkan artikel ini
Pakar Hukum Usul Kejagung Harus Sat Set Kejar Riza Chalid
Muhamad Riza Chalid sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero). (Foto/Istimewa)

Koma.id Kejaksaan Agung (Kejagung) melacak keberadaan Mohammad Riza Chalid, tersangka kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan KKKS tahun 2018–2023. Korps Adhyaksa mendapat informasi Riza Chalid terdeteksi berada di Malaysia.

Kejagung pun terus melayangkan pemanggilan terhadap Riza Chalid. Pada panggilan pertamanya sebagai tersangka, Kamis, 24 Juli 2025, Riza Chalid mangkir, sehingga Kejagung melakukan penjadwalan ulang.

Silakan gulirkan ke bawah

“Yang bersangkutan sudah dipanggil yang pertama, pada hari Kamis kemarin, tapi tidak hadir dan tidak ada konfirmasi,” ujar Anang, Minggu (27/7/2025).

Sementara itu, menurut pakar hukum pidana dari Universitas Jenderal Soedirman, Hibnu Nugroho, Kejagung perlu bergerak cepat mengejar Riza Chalid dengan menyita asetnya agar tersangka tidak mengalihkan kepada pihak lain.

“Kecepatan kejaksaan sangat penting, sebelum aset dilimpahkan ke pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” katanya.

Menurutnya, dalam mengungkap perkara rasuah bukan hanya mengejar pelaku, namun juga asetnya, guna mengembalikan kerugian keuangan negara. Riza Chalid diketahui merupakan sosok yang lama berkecimpung di dunia minyak, hingga ia dijuluki sebagai Raja Minyak. Ini pula yang perlu didalami Kejagung dalam mengungkap kasus tersebut.

“Nah ini yang menjadi problem, apakah sebagai aktor ataukah turut serta. Tapi paling tidak kita sebagai orang awam melihatnya sebagai pemain lama, broker minyak lama,” ujarnya.

Dalam urusan pemberantasan korupsi, kata Hibnu, Presiden Prabowo Subianto sangat mendukung upaya yang dilakukan Kejagung. “Penegakan hukum sekarang sudah mendapat backup presiden lebih kuat dibanding pemerintah sebelumnya. Kalau sebelumnya mungkin kita tidak tahu. Dukungan sudah optimal terutama terhadap broker-broker minyak. Orang-orang minyak itu bukan orang sembarangan,” pungkasnya.

Jangan lupa temukan juga kami di Google News.