Koma.id, Jakarta — Polemik rangkap jabatan kembali mengemuka di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Terungkap, sebanyak 30 Wakil Menteri (Wamen) Kabinet Merah Putih kini merangkap jabatan sebagai komisaris di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun anak perusahaannya.
Terbaru, tiga nama wamen resmi menduduki kursi komisaris di sejumlah anak usaha raksasa energi nasional, PT Pertamina (Persero). Mereka adalah Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno yang diangkat sebagai Komisaris Pertamina International Shipping (PIS), Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono sebagai Komisaris Pertamina Patra Niaga, serta Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie sebagai Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE).
Sebelumnya, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat juga ditunjuk menjadi Komisaris di anak usaha PT PLN (Persero), yakni PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI).
Praktik rangkap jabatan ini memicu kritik keras dari legislatif. Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menegaskan bahwa rangkap jabatan di tubuh BUMN harus dihentikan.
“Rangkap jabatan bukan hanya berpotensi melanggar hukum, tetapi juga mencederai semangat reformasi birokrasi yang tengah digencarkan pemerintah. Ini rawan konflik kepentingan dan merusak tata kelola yang bersih,” ujar Nevi dalam keterangannya, Kamis (10/7/2025).
Nevi meminta pemerintah menunjukkan ketegasan nyata dalam menghentikan praktik ini. Menurutnya, penghapusan rangkap jabatan adalah langkah penting untuk memastikan pemerintahan yang bersih, transparan, dan profesional.
“Kalau dibiarkan, masyarakat akan menilai jabatan komisaris hanya jadi bancakan politik dan sarana mencari pendapatan ganda bagi pejabat. Pemerintah harus berani bersih-bersih!” tegasnya.
