Koma.id– Menteri Kebudayaan Fadli Zon tengah mendapat sorotan tajam dari publik setelah menyangkal adanya peristiwa pemerkosaan massal yang terjadi saat kerusuhan Mei 1998. Kontroversi itu memicu reaksi dari berbagai pihak, termasuk mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.
Mahfud tegas menolak rencana pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan untuk menulis ulang sejarah Indonesia. Menurut dia, sejarah semestinya ditulis oleh para ilmuwan dan akademisi, bukan oleh pihak pemerintah. Alasannya jelas: agar narasi sejarah tidak dimanipulasi sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan pihak berkuasa.
Pernyataan Fadli Zon juga mendapat respons dari Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil. Ia menekankan bahwa relevansi pengungkapan kasus terkait kerusuhan Mei 1998 harus dilihat dari niat awal pihak yang mengungkapkan fakta tersebut.
Nasir menyebut, berbagai dokumen dan kesaksian dari para korban sudah pernah diungkapkan oleh sejumlah elemen masyarakat. Namun, dia juga mengingatkan agar langkah itu tidak dijadikan alat untuk menyalahkan pihak tertentu.
Kritik tajam juga datang dari pengamat sosial Adian Radiatus. Ia menilai bahwa pernyataan Fadli Zon sangat melukai perasaan para korban dan bertentangan dengan semangat pelurusan sejarah.
Menurut Adian, narasi yang menyederhanakan atau bahkan menyangkal fakta peristiwa tragis itu berpotensi merusak upaya kolektif dalam menegakkan keadilan bagi para korban.
