Koma.id– Koordinator Simpul Aktivis Angkatan 98 (Siaga 98), Hasanuddin, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melakukan penyelidikan terkait penerbitan izin tambang dan eksploitasi nikel di gugus pulau Raja Ampat. Langkah ini dinilai penting untuk mengusut kemungkinan adanya tindak pidana korupsi dalam proses penerbitan izin tersebut.
Di sisi lain, momen vlog Presiden Joko Widodo yang diunggah pada 26 Desember 2017 di Kepulauan Raja Ampat kembali menjadi sorotan warganet.
Vlog tersebut, yang kini telah dilihat 238.739 kali, memperlihatkan Jokowi memuji keindahan alam Raja Ampat dalam kunjungannya yang kedua ke Papua Barat. Warganet ramai-ramai mengaitkan vlog tersebut dengan pemberian izin tambang nikel yang dikeluarkan pada tahun yang sama kepada PT GAG Nikel (GN).
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, meminta pemerintah untuk mencabut secara permanen izin tambang nikel milik perusahaan yang dinilai merusak lingkungan di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
