Koma.id – Semua partai politik (parpol) seharusnya mendukung program retreat bagi kepala daerah yang menjadi program pemerintah.
Demikian diungkapkan Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar Ahmad Irawan dalam keterangannya pada Jumat (21/2/2025).
Sekarang Pejabat Gemar Bohong, Prof Romli Sampai Singgung Lebih Baik Ustadz Jadi Presiden
“Program ini adalah program pemerintahan. Partai harusnya justru memberikan dukungan, tidak dengan melarang,” ujarnya.
Irawan juga menyinggung sumpah kepala daerah yang baru saja dilantik, untuk mengutamakan kepentingan bangsa, dan menjalankan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.
“Kepala daerah baru saja disumpah untuk meninggikan kepentingan negara di atas kepentingan partisan,” pungkasnya.
Diketahui, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dari PDIP untuk menunda mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah pada 21-28 Februari 2025.
Instruksi tersebut disampaikan Megawati melalui surat bernomor 7294 /IN/DPP//2025 pada Kamis (20/2/2025).
Dalam surat tersebut tertulis, Megawati menegaskan bahwa permintaan penundaan ini berkaitan dengan dinamika politik nasional yang terjadi, terutama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Megawati menyatakan bahwa keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan AD-ART PDIP, khususnya Pasal 28 Ayat 1, yang menyebutkan bahwa Ketua Umum memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan kebijakan dan instruksi partai.
